Pomodo
HomeTeknologiBisnisSainsFinansial

Antisipasi Banjir Jabodetabek: Pemerintah Garap Alih Fungsi Lahan Sungai

Sains
Iklim dan Lingkungan
News Publisher
21 Mar 2025
261 dibaca
1 menit
Antisipasi Banjir Jabodetabek: Pemerintah Garap Alih Fungsi Lahan Sungai

AI summary

Alih fungsi lahan menjadi penyebab utama banjir di Jabodetabek.
Kolaborasi antara kementerian dan pemerintah daerah diperlukan untuk menangani masalah tata ruang.
Pendekatan kemanusiaan akan diterapkan untuk lahan yang sudah terbangun di sempadan sungai.
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa banjir di Jabodetabek disebabkan oleh alih fungsi lahan sungai menjadi pemukiman dan lahan lainnya. Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Gubernur Banten, mereka akan bekerja sama untuk memperbaiki masalah ini dengan memeriksa tata ruang di Banten dan daerah sekitarnya. Mereka menemukan banyak pelanggaran tata ruang yang berkontribusi pada banjir, seperti perubahan lahan hutan dan pertanian menjadi perumahan.Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah akan melakukan pendataan ulang lahan di sekitar sungai danau, serta memverifikasi lahan yang aman. Jika ada bangunan di atas lahan yang seharusnya kosong, pemerintah akan melakukan pendekatan kemanusiaan dan tidak memberikan ganti rugi. Jika ada penolakan dari masyarakat, mereka akan melaporkan kepada pihak berwenang. Langkah terakhir adalah melakukan pengadaan tanah untuk normalisasi sungai sebagai solusi jangka panjang.

Experts Analysis

Prof. Bambang Brodjonegoro
Pengelolaan tata ruang yang baik dan penguatan regulasi sangat penting untuk mengurangi risiko bencana alam seperti banjir. Kolaborasi lintas kementerian sudah sejalan dengan best practice dalam tata kelola wilayah perkotaan.
Ina Rachmi Djalal
Pendekatan kemanusiaan harus dibarengi dengan edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar mereka memahami pentingnya menjaga sempadan sungai dan situ untuk keberlanjutan ekosistem dan kehidupan bersama.
Editorial Note
Masalah alih fungsi lahan yang menyebabkan banjir ini sebenarnya sudah lama menjadi persoalan yang perlu tindakan tegas. Pendekatan kemanusiaan yang dilakukan pemerintah sangat tepat untuk menjaga keharmonisan sosial, namun keberlanjutan pengelolaan lahan dan penegakan hukum terhadap oknum yang terlibat juga harus menjadi prioritas agar masalah tidak berulang.
Baca Berita Lebih Cepat,Lebih Cerdas
Rangkuman berita terkini yang dipersonalisasi untukmu — tanpa perlu baca panjang lebar.