Pomodo
HomeTeknologiBisnisSainsFinansial

Kenaikan Tarif Royalti Mineral Picu Beban Berat Industri Nikel di Indonesia

Finansial
Kebijakan Fiskal
News Publisher
21 Mar 2025
161 dibaca
1 menit
Kenaikan Tarif Royalti Mineral Picu Beban Berat Industri Nikel di Indonesia

AI summary

Kenaikan tarif royalti di sektor mineral dapat membebani industri pertambangan di Indonesia.
Industri nikel Indonesia akan memiliki tarif royalti tertinggi dibandingkan negara lain jika kenaikan diterapkan.
Pelaku usaha menghadapi berbagai tantangan regulasi yang dapat mempengaruhi kelangsungan industri pertambangan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia memutuskan untuk menaikkan tarif royalti di sektor mineral, termasuk nikel, dari 10% menjadi 14-19%. Para pelaku usaha, seperti Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), mengkhawatirkan bahwa kenaikan ini akan membuat beban industri semakin berat, karena tarif royalti Indonesia akan menjadi yang tertinggi dibandingkan negara penghasil nikel lainnya. Mereka juga mencatat bahwa di negara lain, tarif royalti lebih rendah dan beberapa bahkan berbasis keuntungan.Selain kenaikan royalti, industri pertambangan juga menghadapi berbagai tantangan lain, seperti kenaikan harga biodiesel B40, aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE), dan peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) menyatakan bahwa banyak regulasi baru yang memberatkan industri, dan situasi ini dianggap sebagai tekanan tambahan bagi para pelaku usaha di sektor pertambangan.

Experts Analysis

Meidy Katrin Lengkey
Kenaikan royalti sampai 14-19% membuat Indonesia memiliki tarif tertinggi di dunia, yang bisa menghambat daya saing industri nikel di dalam negeri.
Hendra Sinadia
Kebijakan kenaikan royalti menambah tekanan berat bagi industri pertambangan yang sudah dihadapkan pada berbagai regulasi pembebanan lain yang bertubi-tubi.
Editorial Note
Kebijakan kenaikan tarif royalti tanpa disertai insentif atau solusi lain bisa menekan pertumbuhan industri mineral yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor Indonesia. Pemerintah perlu lebih cermat dalam menyeimbangkan antara penerimaan negara dan keberlangsungan usaha agar industri tidak justru mundur dan berdampak negatif pada ekonomi nasional.
Baca Berita Lebih Cepat,Lebih Cerdas
Rangkuman berita terkini yang dipersonalisasi untukmu — tanpa perlu baca panjang lebar.