DPR Usulkan Penguatan Peran Bank Indonesia dalam Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan tentang revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang berkaitan dengan sektor keuangan. Revisi ini awalnya dilakukan untuk menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tetapi juga digunakan untuk memperbaiki beberapa pasal yang berkaitan dengan Bank Indonesia (BI). Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat peran BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan menambahkan pengaturan yang memastikan BI tetap independen namun tetap berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam revisi tersebut, tujuan BI tidak hanya untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Misbakhun mengungkapkan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang menghilangkan kewenangan BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi setelah krisis 1998, sementara negara lain seperti Thailand dan Jepang tetap mempertahankan kewenangan tersebut. Dia menegaskan bahwa saat ini mereka sedang mencari formulasi yang tepat untuk revisi ini dan meminta agar tidak ada spekulasi yang muncul sebelum keputusan diambil.