Courtesy of YahooFinance
Rangkuman Berita: Pemerintah Portugal Siap Dijatuhkan dalam Suara Percaya
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Pemerintahan Luis Montenegro menghadapi tantangan besar dan kemungkinan pemilihan umum lebih awal.
- Dugaan konflik kepentingan terkait perusahaan keluarga Montenegro menjadi isu penting dalam politik saat ini.
- Partai Sosialis dan Chega menolak memberikan dukungan kepada pemerintahan minoritas, meningkatkan ketidakpastian politik di Portugal.
Parlemen Portugal akan melakukan pemungutan suara untuk menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Luis Montenegro pada hari Selasa. Montenegro, yang memimpin pemerintahan minoritas sejak kurang dari setahun lalu, menghadapi masalah dukungan karena ada dugaan konflik kepentingan terkait perusahaan yang dimiliki keluarganya. Jika pemerintahnya kalah dalam pemungutan suara, pemilihan umum baru bisa diadakan pada bulan Mei, yang dapat menghambat rencana pemerintah untuk privatisasi maskapai penerbangan negara dan investasi infrastruktur.
Montenegro, yang merupakan pemimpin partai PSD, berencana untuk mencalonkan diri lagi sebagai perdana menteri. Dalam pemilihan mendatang, ia akan bersaing ketat dengan pemimpin oposisi, Pedro Nuno Santos dari Partai Sosialis. Meskipun ada ketidakpastian politik, survei menunjukkan bahwa koalisi pemerintah saat ini masih memiliki dukungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan partai oposisi.
Rangkuman Berita Serupa
Finansial
2 bulan lalu
44 dibaca
CEO Santander Portugal menepis kemungkinan untuk membeli Novo Banco.
Finansial
2 bulan lalu
37 dibaca
Portugal mengatakan bahwa IPO Novo Banco kemungkinan akan untuk kepemilikan hingga 30%.
Finansial
3 bulan lalu
51 dibaca
Sanchez Mengguncang Bisnis Spanyol dengan Flex menjelang Davos
Bisnis
3 bulan lalu
97 dibaca
CEO Galp Filipe Silva Mengundurkan Diri Karena Alasan Keluarga
Finansial
4 bulan lalu
80 dibaca
Brasil Menghabiskan Rp 131.56 triliun ($8 Miliar) untuk Mengatasi Penurunan Pasar yang Dipicu oleh Lula
Finansial
4 bulan lalu
66 dibaca
Prospek Pertumbuhan Prancis Melambat karena Ketidakpastian Politik Membebani