Pomodo
HomeTeknologiBisnisSainsFinansial

Bisnis Memangkas Karyawan dan Batalkan Perekrutan karena Pajak Baru Rp 40 T

Finansial
Kebijakan Fiskal
News Publisher
10 Mar 2025
169 dibaca
1 menit
Bisnis Memangkas Karyawan dan Batalkan Perekrutan karena Pajak Baru Rp 40 T

AI summary

Kenaikan kontribusi National Insurance diperkirakan akan menyebabkan pemotongan tenaga kerja di banyak bisnis.
Permintaan untuk peran permanen telah mengalami penurunan selama 18 bulan berturut-turut.
Kebijakan pemerintah saat ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di sektor bisnis.
Bisnis di Inggris mulai membatalkan rencana perekrutan dan bersiap untuk mem-PHK pekerja karena dampak dari kenaikan pajak yang direncanakan oleh Menteri Keuangan Rachel Reeves. Data terbaru menunjukkan bahwa pasar kerja menyusut, dengan permintaan untuk pekerjaan permanen menurun selama 18 bulan berturut-turut. Banyak perusahaan merasa kurang percaya diri terhadap kondisi ekonomi dan menghadapi biaya gaji yang meningkat, sehingga mereka memilih untuk menunda atau mengurangi perekrutan.Sebuah survei menunjukkan bahwa sekitar 300.000 usaha kecil dan menengah berencana untuk mengurangi jumlah karyawan mereka akibat kenaikan kontribusi National Insurance (NI). Banyak dari mereka memperkirakan bahwa kenaikan ini akan menambah biaya lebih dari £10.000, dan lebih dari setengahnya berencana untuk menaikkan harga produk mereka sebagai solusi. Para pemimpin bisnis memperingatkan bahwa kenaikan kontribusi NI ini dianggap sebagai "pajak pada pekerjaan," yang dapat memperlambat pertumbuhan gaji dan menyebabkan kehilangan pekerjaan.

Experts Analysis

Neil Carberry
Perubahan aturan National Insurance dan upah minimum membuat perusahaan ragu untuk melakukan investasi dan perekrutan, sehingga perlu dorongan kebijakan yang membangun kepercayaan agar bisnis dapat tumbuh.
Seema Desai
Kenaikan kontribusi NI bagi pemberi usaha dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan upah dan pengurangan tenaga kerja, khususnya di sektor UKM yang sangat rentan terhadap biaya tambahan.
Editorial Note
Kebijakan kenaikan pajak dan biaya tenaga kerja dalam situasi ekonomi yang belum pulih dapat memicu kontraksi pasar tenaga kerja dan memperlambat pemulihan ekonomi. Pemerintah perlu menyeimbangkan pendapatan negara dengan dampak sosial ekonomi agar tidak memperburuk kondisi bisnis dan tenaga kerja.
Baca Berita Lebih Cepat,Lebih Cerdas
Rangkuman berita terkini yang dipersonalisasi untukmu — tanpa perlu baca panjang lebar.