Courtesy of CoinDesk
Pemerintah India sedang mempertimbangkan kembali pandangannya tentang cryptocurrency seiring dengan perubahan sikap global terhadap aset digital. Meskipun cryptocurrency belum diatur di India, negara ini mulai mengenakan pajak pada aset digital sejak tahun 2022, dengan pajak 1% untuk transaksi crypto dan pajak keuntungan modal sebesar 30%. Sejak saat itu, sektor crypto di India berusaha agar pemerintah yang dipimpin Narendra Modi melonggarkan pajak dan memberikan kejelasan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan aset digital, namun belum ada perubahan yang signifikan.
Perubahan pandangan ini muncul setelah pemerintahan Donald Trump di AS yang lebih ramah terhadap crypto, yang memicu harapan akan adopsi crypto yang lebih luas di negara tersebut. Sekretaris Urusan Ekonomi India, Ajay Seth, menyatakan bahwa mereka sedang meninjau kembali dokumen diskusi tentang cryptocurrency yang sempat ditunda tahun lalu karena fokus pada prioritas lain. Ini menunjukkan bahwa India mungkin akan mengambil langkah lebih lanjut dalam mengatur dan mendukung penggunaan cryptocurrency di masa depan.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah India terkait kripto?A
Pemerintah India sedang mempertimbangkan kembali sikapnya terhadap kripto seiring dengan perubahan pandangan global tentang aset digital.Q
Apa saja pajak yang dikenakan pada transaksi kripto di India?A
Pajak yang dikenakan pada transaksi kripto di India termasuk pajak 1% yang dipotong di sumber (TDS) dan pajak capital gain sebesar 30%.Q
Siapa yang memimpin pemerintahan India saat ini?A
Pemerintahan India saat ini dipimpin oleh Narendra Modi.Q
Apa yang dikatakan Ajay Seth tentang tinjauan kebijakan kripto?A
Ajay Seth menyatakan bahwa mereka sedang meninjau kembali kertas diskusi mengenai kripto.Q
Mengapa diskusi tentang kripto ditunda tahun lalu?A
Diskusi tentang kripto ditunda tahun lalu karena pejabat fokus pada prioritas lainnya.