Courtesy of YahooFinance
Presiden Joe Biden telah memblokir penjualan US Steel senilai Rp 230.23 triliun ($14 miliar) kepada perusahaan Jepang, Nippon Steel, karena kekhawatiran terkait keamanan nasional. Biden menyatakan bahwa akuisisi ini akan menempatkan salah satu produsen baja terbesar di Amerika di bawah kendali asing, yang dapat membahayakan keamanan nasional dan rantai pasokan penting. Saham US Steel yang berbasis di Pittsburgh turun lebih dari 7% setelah pengumuman ini. Meskipun Nippon Steel berkomitmen untuk mempertahankan nama dan kantor pusat US Steel, kekhawatiran tentang dampaknya terhadap pekerja serikat dan produksi baja domestik membuat kesepakatan ini tidak dapat dilanjutkan.
Biden sebelumnya telah menyatakan penolakannya terhadap kesepakatan ini saat masih mencalonkan diri sebagai presiden, dan kini ia mengeluarkan perintah eksekutif yang memberi waktu 30 hari bagi perusahaan untuk membatalkan kesepakatan tersebut. Jika tidak, mereka harus meminta perpanjangan dari panel federal yang meninjau risiko keamanan nasional. US Steel dan Nippon Steel mungkin akan mengambil tindakan hukum jika Biden secara resmi memblokir kesepakatan tersebut, dan saat ini belum jelas apakah US Steel akan mencari pembeli baru.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa alasan Presiden Biden memblokir akuisisi US Steel oleh Nippon Steel?A
Presiden Biden memblokir akuisisi tersebut karena kekhawatiran terhadap keamanan nasional dan dampaknya terhadap rantai pasokan kritis.Q
Apa dampak dari keputusan ini terhadap saham US Steel?A
Saham US Steel turun lebih dari 7% setelah berita tentang pemblokiran akuisisi tersebut.Q
Siapa yang menentang akuisisi ini dan mengapa?A
United Steelworkers menentang akuisisi ini karena mereka percaya hal itu akan merugikan pekerja baja di Amerika.Q
Apa yang dilakukan CFIUS terkait akuisisi ini?A
CFIUS menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk meninjau akuisisi ini tetapi tidak mencapai konsensus sebelum melaporkannya kepada Presiden.Q
Apa yang mungkin dilakukan US Steel setelah keputusan ini?A
US Steel mungkin mencari pembeli baru atau mempertimbangkan tindakan hukum terhadap keputusan Biden.