TLDR
Susan Collins menolak proposal Gedung Putih yang memberikan kontrol atas hibah penelitian kepada pegawai politik. Bill pengeluaran sementara dari Senat bertujuan untuk mencegah penutupan pemerintah dan melindungi pendanaan sains. Ada dukungan bipartisan untuk menentang usulan perubahan pendanaan sains yang telah diajukan oleh OMB. Pomodo.id - Senat Amerika Serikat menyatakan penolakan terhadap proposal kontroversial dari Gedung Putih yang ingin memberikan kontrol kepada pelantik politik atas pendanaan riset federal. Pada 2 Agustus 2026, senator dari kedua belah pihak merilis rancangan undang-undang belanja yang, jika disetujui, akan menghentikan rencana yang luas dan berpotensi merugikan ini. Tujuan proposal tersebut adalah untuk meningkatkan "transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan" atas dana federal, tetapi juga mencakup ketentuan yang akan mengubah struktur riset di AS, termasuk memberikan wewenang kepada pelantik politik dalam peninjauan hibah federal dan membatasi kolaborasi antara ilmuwan AS dan internasional.Rancangan undang-undang dari Komite Anggaran Senat AS ini berfokus untuk mencegah terjadinya penutupan pemerintahan. Badan-badan pemerintah, termasuk lembaga pendukung seperti National Science Foundation (NSF), akan terpaksa memberhentikan pekerjanya dan menghentikan operasi tertentu setelah 1 Oktober, ketika tahun fiskal 2026 berakhir, jika anggota Kongres AS tidak sepakat mengenai level pengeluaran yang akan datang. Dengan adanya undang-undang ini, pendanaan untuk lembaga-lembaga akan diperpanjang hingga 11 Desember, mempertahankan level yang ada sambil negosiasi politik berlanjut.
Proses Kontrol Politik Dalam Pendanaan Riset Federal
Proses ini merujuk pada usaha dari beberapa anggota Kongres dan Gedung Putih untuk mereformasi cara dana riset dialokasikan di AS. Salah satu tujuan utama adalah menciptakan lebih banyak transparansi dan memastikan akuntabilitas dalam pengeluaran public. Namun, langkah untuk memberikan lebih banyak pengaruh kepada pelantik politik dalam keputusan pendanaan berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan mengalihkan fokus dari dasar ilmiah ke kepentingan politik.
Meskipun penolakan ini merupakan kemenangan bagi banyak ilmuwan dan pendukung riset, tantangan lain terus menerpa pendanaan sains di AS, termasuk pemotongan yang direncanakan pada masa pemerintahan sebelumnya. Defisit pendanaan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga riset dapat membahayakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk inovasi yang sangat dibutuhkan di berbagai bidang, mulai dari kesehatan hingga teknologi informasi.Keputusan Senat untuk menolak proposal kontrol politik ini tidak hanya krusial bagi pengembangan riset di AS, tetapi juga bisa menciptakan gelombang dampak di negara lain, termasuk Indonesia. Dengan adanya isu-isu yang mirip terkait pendanaan riset dan kolaborasi internasional, Indonesia bisa mengambil pelajaran untuk menyeimbangkan kemajuan riset dengan pertimbangan keamanan nasional dan kepentingan politik. Seiring dengan semakin menantangnya lingkungan kolaborasi sains global, negara-negara perlu beradaptasi dengan cara yang mendorong penelitian bersih dan inovasi tanpa terpengaruh oleh ketegangan politik yang tidak perlu.
