Courtesy of NatureMagazine

Aturan Baru Pemerintah AS Permudah Pemecatan Ilmuwan, Risiko Politisasi Ilmu

Menjelaskan perubahan kebijakan pemerintah AS yang memungkinkan pemerintah lebih mudah memecat pegawai negeri yang memengaruhi kebijakan, termasuk ilmuwan, sekaligus menyoroti potensi risiko terhadap independensi dan kualitas riset ilmiah yang dibiayai pemerintah.

11 Feb 2026, 07.00 WIB

270 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Kebijakan baru OPM berpotensi mengurangi perlindungan bagi pegawai pemerintah dan ilmuwan.
Aturan ini dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan kontrol politik atas pegawai pemerintah.
Respon publik dan serikat pekerja menunjukkan penolakan yang kuat terhadap perubahan kebijakan ini.

Washington DC, Amerika Serikat - Pada tahun 2025, pemerintahan Presiden Donald Trump mengeluarkan aturan baru yang mengubah status sebagian pegawai federal di Amerika Serikat menjadi kategori 'Policy/Career', yang membuat mereka kehilangan perlindungan kerja yang biasanya diberikan kepada pegawai karir pemerintah. Aturan ini khususnya menargetkan pegawai yang berperan dalam pengaruh kebijakan, termasuk ilmuwan di lembaga seperti National Science Foundation dan National Institutes of Health.

Menurut aturan tersebut, pegawai 'Policy/Career' bisa lebih mudah dipecat jika dianggap menyabotase arahan Presiden. Langkah ini bertujuan agar pemerintah lebih cepat mengambil tindakan terhadap pegawai yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan politik, namun menimbulkan ketakutan akan politisasi birokrasi dan ilmuwan yang selama ini bekerja berdasarkan prinsip merit dan kebebasan akademik.

Aturan ini mencapai jumlah penolakan yang luar biasa dari publik, dengan 94% dari 40.500 responden komentar menentangnya karena khawatir akan hilangnya objektivitas dan munculnya kepentingan politik dalam ilmu pengetahuan dan pengelolaan dana riset. Banyak pegawai pun merasa cemas dan was-was atas masa depan pekerjaan mereka.

Serikat pekerja seperti American Federation of Government Workers mengecam kebijakan ini sebagai upaya untuk menggantikan pegawai yang kompeten dengan pendukung politik yang kurang profesional. Meski pemerintah berargumen kebijakan ini akan mengembalikan akuntabilitas kepada rakyat, banyak pihak yang menilai ini sebagai bentuk penyikapan berlebihan terhadap pegawai negeri dan potensi pelemahan institusi riset.

Jika kebijakan ini terus berjalan, diperkirakan akan ada dampak negatif terhadap proses penilaian ilmiah dan pemilihan penerima dana penelitian, yang dapat merusak kualitas dan independensi ilmu pengetahuan di Amerika Serikat. Hal ini berpotensi memperlambat inovasi dan menimbulkan ketidakpercayaan dalam institusi pemerintahan dan komunitas ilmiah.

Referensi:
[1] https://nature.com/articles/d41586-026-00443-w

Analisis Ahli

Namratha Kandula

"Meski kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat akuntabilitas, mencampurkan keputusan ilmiah dengan agenda politik beresiko merusak proses evaluasi objektif yang sangat penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan."

Analisis Kami

"Langkah ini menunjukkan usaha untuk mengontrol birokrasi dengan mengorbankan profesionalisme dan independensi ilmiah, yang dapat melemahkan kemajuan riset dan pelayanan publik. Secara jangka panjang, kebijakan ini mungkin menghambat inovasi dan menimbulkan ketidakpercayaan luas pada institusi pemerintah di bidang sains."

Prediksi Kami

Jika kebijakan ini diimplementasikan secara penuh, masa depan pegawai pemerintah, khususnya ilmuwan, akan mengalami peningkatan tekanan politik yang berpotensi menurunkan kualitas evaluasi riset dan kebijakan berbasis bukti di Amerika Serikat.

Pertanyaan Terkait

Apa tujuan aturan baru yang dikeluarkan oleh OPM?

Tujuan aturan baru adalah untuk mempermudah pemecatan pegawai pemerintah yang dianggap tidak sejalan dengan arahan presiden.

Siapa yang terpengaruh oleh kebijakan baru ini?

Kebijakan baru ini akan mempengaruhi sekitar 50.000 pegawai pemerintah, termasuk ilmuwan di lembaga seperti NSF dan NIH.

Apa yang dimaksud dengan kategori pegawai 'Policy/Career'?

'Policy/Career' adalah kategori pegawai baru yang akan menghilangkan perlindungan pekerjaan bagi pegawai yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.

Bagaimana tanggapan publik terhadap aturan baru ini?

Tanggapan publik terhadap aturan baru ini sangat kritis, dengan 94% dari 40,500 komentar yang menolak kebijakan tersebut.

Apa yang dilakukan AFGE terhadap kebijakan ini?

AFGE berencana untuk menggugat kebijakan ini, mengklaim bahwa itu akan menghilangkan perlindungan bagi pegawai dan mengubah pegawai kompeten menjadi pegawai politik.