TLDR
Undang-Undang Clarity menghadapi tantangan besar untuk disetujui sebelum liburan musim panas Senat. Isu etika adalah hambatan utama yang harus diselesaikan sebelum kemajuan lebih lanjut dapat dicapai untuk Undang-Undang Clarity. Sekitar 80% pengembang crypto beroperasi di luar AS, menunjukkan urgensi untuk membangun kerangka regulasi yang jelas. Pomodo.id - Senat Amerika Serikat sedang berjuang untuk menyelesaikan RUU yang bertujuan mengatur pasar cryptocurrency sebelum mereka memasuki liburan musim panas. Dengan waktu yang semakin menipis, nasib dari RUU yang dikenal sebagai Clarity Act menjadi salah satu prioritas utama yang harus diselesaikan dalam bulan Agustus. Hingga awal bulan Agustus 2026, Senat belum mengajukan langkah pendaftaran untuk RUU Digital Asset Market Clarity Act, yang merupakan langkah awal yang diperlukan untuk memproses RUU tersebut.Situasi ini menjadi kritis karena industri crypto menyuarakan bahwa pemungutan suara prosedural dalam waktu dekat dapat mempersiapkan RUU tersebut untuk dilanjutkan setelah Senat kembali dari liburan pada bulan September. Namun, hal ini masih jauh dari kepastian. Pada tanggal 31 Juli 2026, Senator Ruben Gallego dan Thom Tillis mengirimkan proposal revisi mengenai ketentuan etika kepada Gedung Putih, setelah menyusun kompromi beberapa hari sebelumnya. Hingga pertengahan hari Jumat, Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi terhadap proposal tersebut.Ketentuan etika menjadi isu terbesar yang harus diselesaikan sebelum Clarity Act dapat maju. Dalam perundingan ini, fokus utama adalah untuk membatasi keterkaitan pemerintah dengan proyek cryptocurrency. Usulan ini diharapkan dapat menjauhkan pejabat pemerintah senior dari keterikatan langsung dengan industri ini, mengingat hubungan bisnis yang dimiliki oleh mantan Presiden Donald Trump dalam sektor cryptocurrency. Meskipun Trump baru-baru ini setuju untuk menerima versi terbatas dari ketentuan ini, pihak oposisi dari Partai Demokrat berargumen bahwa struktur ketentuannya terlalu lemah, memungkinkan Trump untuk tidak melakukan banyak hal untuk mematuhi ketentuan tersebut.
Digital Asset Market Clarity Act
Digital Asset Market Clarity Act adalah RUU legislatif yang dirancang untuk membangun kerangka kerja hukum bagi pasar cryptocurrency di Amerika Serikat. RUU ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan tentang peran dan tanggung jawab regulator seperti Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Hal ini penting karena kejelasan hukum dapat mendorong pertumbuhan pasar dan meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Namun, kritik muncul mengenai ketentuan etika yang dianggap tidak cukup kuat untuk mencegah konflik kepentingan bagi pejabat pemerintah.
Dengan mendekatnya tenggat waktu menuju liburan musim panas, kemungkinan Clarity Act untuk disetujui semakin mengecil. Senator Gallego dan Tillis harus mendapatkan persetujuan dari Gedung Putih dan dukungan dari cukup banyak anggota Partai Demokrat sebelum RUU ini bisa diajukan untuk pemungutan suara di Senat. Situasi ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks di mana kepentingan industri cryptocurrency dan ketentuan etika bertabrakan, memicu ketegangan di antara para legislator.Jika RUU ini tidak berhasil diselesaikan sebelum libur, ada kemungkinan besar bahwa ia tidak akan ditinjau kembali hingga minimal tahun 2030. Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan ini menunjukkan bagaimana kebijakan terkait cryptocurrency di Amerika Serikat dapat berdampak pada industri keuangan global, termasuk di Indonesia, di mana minat terhadap cryptocurrency juga tumbuh pesat. Keterlambatan dalam legislasi ini dapat memengaruhi sentimen pasar dan investasi dalam sektor yang sedang berkembang ini.
