TLDR
RUU Clarity Act menggabungkan dua versi dan memasukkan ketentuan etika baru. Ada ketegangan antara Demokrat dan Republik mengenai ketentuan etika yang akan mempengaruhi Trump. Waktu untuk pengesahan RUU semakin sempit, dan kesepakatan bipartisan sangat penting. Pomodo.id - RUU Clarity Act terbaru mencerminkan langkah signifikan menuju regulasi asset digital di Amerika Serikat, namun diiringi kontroversi terkait etika, terutama mengenai keterlibatan Donald Trump dalam industri crypto. Draft terbaru untuk Digital Asset Market Clarity Act memasukkan revisi dari dua versi sebelumnya yang diajukan oleh Komite Perbankan dan Pertanian Senat. Salah satu tambahan utama adalah ketentuan etika yang akan melarang pejabat pemerintah senior untuk mensponsori atau menerbitkan cryptocurrency mereka sendiri, mencapai kesepakatan setelah pembicaraan dengan Presiden Trump.Draft yang berisi ratusan halaman ini mencerminkan dorongan untuk mengatur pasar cryptocurrency yang selama ini dinanti-nanti. Dalam draf tersebut, ketentuan pelarangan keterlibatan langsung antara presiden dan pejabat tinggi pemerintah lainnya dengan cryptocurrency akan mulai berlaku, meskipun pengaturannya mungkin bersifat sementara hingga tahun 2029. Departemen Kehakiman berperan dalam mengawasi keluhan etika yang terkait dengan ketentuan ini.Penting untuk dicatat bahwa meskipun ada kemajuan dengan draft baru yang mencakup ketentuan etika, waktu yang tersedia untuk mendapatkan persetujuan bipartisan menjadi sangat terbatas. Senat membutuhkan setidaknya sepuluh suara dari Demokrat untuk meloloskan UU tersebut, karena diperlukan 60 suara yes untuk kebanyakan legislatif. Sebagian besar senator dari partai Demokrat mengungkapkan ketidakpuasan atas detail yang mereka dengar mengenai bagian etika dalam undang-undang ini.
Digital Asset Market Clarity Act
Digital Asset Market Clarity Act adalah upaya legislatif yang bertujuan untuk menciptakan kerangka regulasi yang jelas bagi cryptocurrency di Amerika Serikat. RUU ini berfokus pada bagaimana mengatur pasar crypto dan meningkatkan perlindungan terhadap pengguna aset digital. Ketentuan dalam RUU ini berfungsi untuk memberi kepada pasar dan regulator agar memiliki kejelasan mengenai bagaimana mereka beroperasi di bawah hukum federal, mengurangi ketidakpastian yang ada. Hal ini sangat penting bagi para investor dan pelaku industri yang ingin memastikan bahwa mereka beroperasi dalam lingkungan yang aman dan terpercaya.
Sementara itu, meski ada kemajuan, dinamika debat mengenai RUU ini tampaknya belum banyak berubah. Banyak senator dan pihak-pihak dalam industri crypto mengharapkan ketentuan etika yang lebih ketat untuk menjamin bahwa kepentingan pribadi pejabat pemerintah tidak mempengaruhi regulasi. Senator Cynthia Lummis, yang merupakan negosiator utama RUU ini, menyatakan komitmennya untuk melakukan kerja sama dengan semua pihak, termasuk Demokrat.Akhirnya, dengan tenggat waktu semakin dekat dan potensi kesepakatan bipartisanship dalam ketentuan etika yang masih belum sepenuhnya bulat, tantangan besar tetap ada. Jika RUU ini tidak diloloskan tahun ini, ada kekhawatiran bahwa ia tidak akan diperhitungkan kembali hingga tahun 2030. Ini berarti ada kebutuhan mendesak untuk penyelesaian yang cepat agar dapat efektif sebelum batas waktu pemilu mendatang dan penutupan sesi legislatif saat liburan musim panas tiba.
