TLDR
Otoritas Australia menggugat Telegram karena tidak menghapus konten terkait terorisme. Telegram menghadapi denda hingga $38 juta di bawah Online Safety Act. Pavel Durov sedang dalam masalah hukum di Rusia dan Perancis terkait moderasi konten di Telegram. Pomodo.id - Australian authorities telah mengajukan tuntutan hukum terhadap Telegram karena diduga gagal menghapus konten yang terkait dengan terorisme, termasuk video mengenai penembakan di masjid Christchurch, Selandia Baru, pada Maret 2019, di mana 51 orang tewas. Julie Inman-Grant, Komisaris Keselamatan Australia, menyatakan bahwa aplikasi pesan yang didirikan oleh Pavel Durov ini menghadapi denda hingga $38 juta akibat tidak mematuhi kewajibannya di bawah Undang-Undang Keamanan Daring. Dalam pernyataannya, Inman-Grant menyebut bahwa kasus ini berkaitan dengan konten yang terkait dengan tindakan kekerasan ekstremis yang dikenal dalam sejarah baru-baru ini, termasuk material yang berhubungan dengan serangan teroris di Christchurch dan Buffalo.Sebagai respons terhadap tuduhan tersebut, seorang juru bicara Telegram menyatakan bahwa mereka menolak klaim tersebut dan akan melawan tuntutan itu di pengadilan. Mereka juga mengungkapkan bahwa upaya anti-terorisme yang dilakukan oleh Telegram sudah terdokumentasi dengan baik, di mana ribuan komunitas ekstremis telah diblokir di platform pada tahun 2026. Meskipun demikian, Telegram tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai tuntutan hukum ini.Pavel Durov, pendiri Telegram, juga tengah menghadapi masalah hukum di Rusia di mana ia dituduh membantu aktivitas teroris dengan membiarkan aplikasi tersebut digunakan untuk perekrutan oleh lembaga intelijen Ukraina. Layanan Keamanan Federal Rusia (FSB) menuduh Telegram gagal menghapus banyak saluran dan bot yang digunakan oleh organisasi teroris dan ekstremis untuk merencanakan tindakan sabotase dan terorisme. Durov saat ini telah dimasukkan ke dalam daftar buronan internasional dan dituduh pelanggaran hukum di bawah Pasal 205.1 Kode Kriminal Rusia.
Telegram adalah aplikasi pesan yang fokus pada kecepatan dan keamanan komunikasi. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan, foto, dan video dengan aman, serta memiliki fitur seperti grup, saluran, dan aplikasi mini berbasis blockchain. Penting untuk dicatat bahwa Telegram seringkali dikaitkan dengan aktivitas ilegal, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat terhadap privasi pengguna dan telah berupaya untuk memblokir konten ekstremis di platform-nya.
Di tengah situasi ini, Telegram menghadapi tekanan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah di Australia maupun Rusia. Pengadilan di Australia yang dihadapi Telegram berpotensi menjadi kasus penting mengenai tanggung jawab platform digital terhadap konten yang dihosting di dalamnya. Dalam konteks ini, konsekuensi dari ketidakmampuan Telegram dalam mematuhi undang-undang keamaan dapat membentuk bagaimana aplikasi pesan lainnya memenuhi kewajiban serupa di masa depan.Perkembangan ini menunjukkan tantangan yang terus-menerus dihadapi oleh aplikasi komunikasi terkait dengan peraturan dan pengawasan terhadap konten di internet. Dengan berbagai tuduhan yang dihadapi Durov dan Telegram, penting untuk mengikuti perkembangan lebih lanjut yang dapat mempengaruhi masa depan aplikasi digital dan kebijakan perlindungan pengguna yang lebih luas. Jika Telegram tidak dapat merespons secara efektif terhadap tuntutan ini, hal itu berpotensi menghasilkan dampak yang signifikan terhadap bisnis dan reputasi platform di tingkat global.
