TLDR
Undang-undang Klarifikasi Aset Digital menghadapi tantangan dalam mendapatkan dukungan bipartisan sebelum masa reses Senat. Batasan etika yang diusulkan berfokus pada hubungan pejabat pemerintah dengan proyek kripto, dan dampaknya pada bisnis Donald Trump. Jika undang-undang tidak disetujui sebelum reses, kemungkinan besar tidak ada kemajuan lebih lanjut hingga sesi kongres berikutnya. Pomodo.id - Negosiasi di Senat AS mengenai RUU Digital Asset Market Clarity Act mengalami ketegangan yang meningkat seiring dengan batas waktu yang mendekat. Para senator, termasuk Thom Tillis dan Ruben Gallego, berusaha menjembatani kesenjangan dalam hal ketentuan yang akan membatasi keterlibatan langsung pejabat pemerintah dengan proyek kripto. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembahasan mengenai RUU tersebut akan mendapatkan dukungan dari Gedung Putih dan dievaluasi oleh banyak anggota Partai Demokrat.Persetujuan atas ketentuan etika yang berfokus pada bisnis kripto milik Presiden Donald Trump menjadi salah satu masalah utama dalam negosiasi ini. Baru-baru ini, Trump setuju untuk menerima versi terbatas dari ketentuan tersebut, yang mengejutkan banyak pihak di industri kripto. Namun, terdapat kritik dari pihak Demokrat yang berpendapat bahwa ketentuan tersebut terlalu lemah dan mungkin tidak benar-benar memaksa Trump untuk mematuhi batasan yang diusulkan.Meskipun RUU ini telah melalui tahap awal negosiasi, situasi di Senat menjadi rumit karena perlu dilakukan kompromi terkait ketentuan etika penting tersebut. Dalam konteks ini, Senator John Thune sebagai Pemimpin Mayoritas meneruskan paket nominasi dan sanksi Rusia yang semakin menyita perhatian, sehingga RUU Clarity Act terpaksa disisihkan untuk sementara waktu. Prosedur kompleks di Senat yang membatasi pengajuan beberapa RUU sekaligus menambah tantangan terhadap upaya untuk segera menindaklanjutinya.
Digital Asset Market Clarity Act
Digital Asset Market Clarity Act adalah upaya legislatif untuk menyusun kerangka regulasi yang jelas bagi pasar aset digital di AS. RUU ini berupaya membatasi hubungan langsung antara pejabat senior pemerintah dan proyek-proyek kripto, yang menjadi perhatian utama terkait potensi konflik kepentingan. Kesepakatan ini akan memberikan kejelasan bagi regulator dan berpotensi meningkatkan perlindungan bagi investor di tengah peningkatan minat terhadap pasar kripto.
Meskipun ada kemajuan dengan penggabungan dua versi RUU untuk memasukkan ketentuan etika, partai-partai di Senat masih belum mencapai kesepakatan yang definitif. Ketegangan di seputar legitimasi bisnis kripto Trump membuat situasi semakin rumit. Pemungutan suara terkait RUU ini direncanakan mendekati waktu liburan musim panas yang dijadwalkan dimulai pada 8 Agustus, menyisakan sedikit waktu bagi para senator untuk menyepakati ketentuan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.Implikasi dari situasi ini menunjukkan bahwa jika tidak ada kesepakatan yang tercapai sebelum batas waktu yang ketat, RUU ini dapat terpaksa ditunda kembali, berpotensi hingga tahun depan. Dengan lebih dari $1,4 miliar yang diperoleh Donald Trump dari usaha kripto, masih ada kekhawatiran bahwa ketentuan yang ada dalam RUU ini mungkin tidak cukup ketat untuk mengatur atau membatasi dampak dari keterlibatan bisnisnya di industri yang cepat berubah ini. Keterlambatan dalam proses legislasi dapat mengancam upaya untuk menjelaskan regulasi di pasar yang semakin meluas ini, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi arah dan kepercayaan investor di pasar aset digital.
