Pomodo
HomeTeknologiBisnisSainsFinansial

Aave Dorong Pemungutan Suara Arbitrum untuk Alihkan Dana Kelp DAO Senilai Rp 1.19 triliun ($71 Juta)

Finansial
Mata Uang Kripto
News Publisher
12 Mei 2026
211 dibaca
1 menit
Aave Dorong Pemungutan Suara Arbitrum untuk Alihkan Dana Kelp DAO Senilai Rp 1.19 triliun ($71 Juta)

AI summary

Aave dan pihak terkait lainnya sedang berjuang untuk memindahkan aset yang dibekukan setelah peretasan Kelp DAO.
Ada konflik hukum antara pemilik dana yang terkena dampak peretasan dan kreditor terkait terorisme.
Keputusan pengadilan memengaruhi bagaimana aset kripto dapat digunakan dan dipindahkan.
Aave dan pihak terkait meluncurkan voting di Arbitrum DAO untuk memindahkan 30.765 ETH yang terkait dengan peretasan Kelp DAO ke alamat yang dikelola Aave LLC. Pemungutan suara merupakan tindakan formal di Arbitrum yang berdasarkan keputusan hakim Margaret Garnett. Dana yang dipindahkan akan tetap dibatasi secara hukum dan tidak bisa digunakan tanpa izin pengadilan.Blockchain forensic mengaitkan peretasan dengan Lazarus Group dari Korea Utara, walaupun ini belum menjadi keputusan hukum akhir. Kreditor dari keputusan pengadilan terorisme AS terhadap Korea Utara berupaya menggunakan aset ini untuk mengeksekusi hukuman senilai 877 juta dolar. Aave berargumen dana seharusnya kembali ke korban DeFi bukan kreditor terorisme.Pemungutan suara dijadwalkan mulai 15 Mei, dengan implikasi hukum dan teknologi yang signifikan terhadap masa depan pengelolaan aset kripto yang terkait tindak kejahatan dan terorisme. Keputusan ini bisa menjadi preseden utama bagi pengelolaan dana hasil peretasan dan keterlibatan hukum dalam ekosistem blockchain.

Experts Analysis

Andreas M. Antonopoulos
Kasus ini menyoroti tantangan besar dalam mengelola aset kripto yang dihack dan dibekukan secara on-chain, terutama saat hukum konvensional mencoba mengintervensi. DAO harus hati-hati karena keputusan mereka mengatur preseden penting untuk peranan hukum di dunia blockchain.
Laura Shin
Peristiwa ini menunjukkan ketegangan antara teknologi desentralisasi dan sistem peradilan tradisional. Perlu ada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana tanggung jawab dan legitimasi penegakan hukum bisa diterapkan tanpa merusak prinsip desentralisasi.
Editorial Note
Kasus ini mencerminkan kompleksitas hukum yang muncul ketika aset digital terkait dengan kriminilitas dan terorisme lintas negara, menuntut koordinasi unik antara teknologi blockchain dan sistem hukum tradisional. Meski solusi teknologi hadir lewat governance DAO, akar permasalahannya tetap soal legitimasi kepemilikan berdasarkan hukum yang belum sepenuhnya teruji di ranah blockchain.
Baca Berita Lebih Cepat,Lebih Cerdas
Rangkuman berita terkini yang dipersonalisasi untukmu — tanpa perlu baca panjang lebar.