Pomodo
HomeTeknologiBisnisSainsFinansial

Pemerintah Matangkan Skema THR dan BHR untuk Pengemudi Ojek Online Jelang Lebaran

Finansial
Kebijakan Fiskal
News Publisher
27 Feb 2026
188 dibaca
1 menit
Pemerintah Matangkan Skema THR dan BHR untuk Pengemudi Ojek Online Jelang Lebaran

AI summary

Pemerintah sedang merumuskan kebijakan THR dan BHR untuk pengemudi ojek online menjelang Lebaran.
Pertemuan antara pemerintah dan aplikator bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memastikan kebijakan yang diterapkan bermanfaat bagi semua pihak.
Keputusan akhir mengenai kebijakan akan diumumkan setelah konsultasi dengan Presiden.
Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bantuan Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online jelang Lebaran. Diskusi ini muncul untuk memastikan para pengemudi bisa mendapatkan manfaat dan kesejahteraan lebih baik di Hari Raya.Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa keputusan final akan diambil setelah berdiskusi dengan Presiden dan pejabat terkait. Hal ini dilakukan untuk mendapat keputusan yang tepat dan diterima semua pihak.Pemerintah juga sudah mengadakan pertemuan dengan perusahaan aplikasi transportasi digital untuk menyamakan pandangan dan memastikan skema bantuan ini tidak memberatkan pengemudi maupun perusahaan penyedia layanan.Selain itu, pemerintah berupaya memperluas jumlah penerima manfaat supaya lebih banyak pengemudi ojek online yang bisa merasakan manfaat dari kebijakan ini dibanding tahun sebelumnya. Hal ini juga termasuk menyiapkan surat edaran THR bagi pekerja pada umumnya.Rencana kebijakan ini diharapkan bisa diumumkan secepatnya setelah pertemuan dengan Presiden yang dijadwalkan awal pekan depan agar dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi para pekerja dan mitra pengemudi ojek online.

Experts Analysis

Ekonom Tenaga Kerja
Pemberian THR yang pasti dan merata bagi pekerja berbasis platform digital sangat penting untuk menstabilkan ekonomi mikro dan menjaga kesejahteraan sosial di era digitalisasi.
Pengamat Transportasi Digital
Kolaborasi pemerintah dengan aplikator adalah kunci dalam menyusun kebijakan yang realistis dan dapat diterapkan langsung di lapangan tanpa memberatkan salah satu pihak.
Editorial Note
Langkah pemerintah yang mendalami pembahasan dan melibatkan berbagai pihak seperti aplikator sangat tepat untuk membuat kebijakan yang fair dan efektif. Jika gagal menghasilkan solusi yang adil, potensi ketidakpuasan pengemudi dan perusahaan bisa memicu konflik sosial dan ekonomi yang berlarut.
Baca Berita Lebih Cepat,Lebih Cerdas
Rangkuman berita terkini yang dipersonalisasi untukmu — tanpa perlu baca panjang lebar.