Courtesy of CNBCIndonesia

Google Bayar Rp1,1 Triliun Atasi Gugatan Pelanggaran Privasi Google Assistant

Menginformasikan tentang penyelesaian gugatan class action oleh Google terkait pelanggaran privasi pengguna Google Assistant dan dampaknya terhadap pengguna serta langkah hukum yang diambil.

27 Jan 2026, 14.40 WIB

111 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Google menghadapi gugatan class action terkait pelanggaran privasi melalui Google Assistant.
Perusahaan setuju untuk membayar kompensasi signifikan untuk menghindari risiko hukum lebih lanjut.
Fenomena 'false accepts' memicu masalah privasi yang juga dialami oleh perusahaan teknologi lain seperti Apple.

San Jose, Amerika Serikat - Google telah menyetujui pembayaran sebesar Rp 1.14 triliun (US$68 juta) atau sekitar Rp1,1 triliun untuk menyelesaikan gugatan class action yang menuduh pelanggaran privasi melalui layanan Google Assistant. Gusatan ini muncul karena adanya dugaan Google merekam percakapan pribadi pengguna secara ilegal setelah Google Assistant diaktifkan.

Pengguna mengeluhkan fitur Google Assistant yang sering salah mengenali ucapan sebagai kata pemicu seperti “Hey Google” atau “Okay Google”, sehingga menyebabkan munculnya iklan bertarget secara tidak sengaja. Fenomena ini dikenal dengan istilah false accepts, yang menjadi inti permasalahan gugatan ini.

Kasus serupa juga pernah menimpa Apple, yang pada Desember 2024 setuju membayar Rp 1.59 triliun (US$95 juta) untuk menuntaskan gugatan sejenis. Meski Google membantah tuduhan pelanggaran, mereka memilih menyelesaikan gugatan agar terhindar dari risiko dan biaya tinggi proses hukum yang panjang.

Pembayaran kompensasi berlaku untuk pengguna yang membeli perangkat Google atau mengalami false accepts sejak 18 Mei 2016. Selain itu, firma hukum yang mewakili penggugat akan menerima sekitar sepertiga dari dana penyelesaian tersebut sebagai biaya hukum, yaitu sekitar Rp 379.09 miliar (US$22,7 juta) .

Kasus ini mengingatkan kita pentingnya menjaga privasi pengguna dalam layanan teknologi, khususnya yang berhubungan dengan pengenalan suara dan data pribadi. Hal ini juga memperlihatkan tekanan hukum yang semakin besar terhadap perusahaan teknologi dalam mengelola teknologi yang berpotensi menyentuh data pribadi pengguna.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20260127125202-37-705636/google-bagi-bagi-uang-rp-1-triliun-ke-pengguna-hp-android

Analisis Ahli

Pakar Hukum Privasi Digital, Dr. Andi Wijaya

"Kasus ini menandakan perlunya regulasi yang lebih ketat terkait pengumpulan data dan penggunaan perintah suara demi melindungi hak konsumen dalam ranah digital."

Pakar Teknologi, Prof. Siti Aminah

"Terjadinya false accepts adalah bukti bahwa teknologi pengenalan suara belum matang dan perlu pengembangan algoritma yang lebih akurat dan etis."

Analisis Kami

"Penyelesaian ini menunjukkan betapa pentingnya privasi dalam produk teknologi yang menggunakan pengenalan suara, meski Google membantah pelanggaran, transparansi dan pengawasan yang lebih ketat perlu ditingkatkan. Kasus ini juga membuka mata perusahaan lain bahwa risiko hukum akibat kesalahan teknologi harus dipertimbangkan serius dalam pengembangan layanan suara."

Prediksi Kami

Kasus privasi serupa kemungkinan akan terus bermunculan, mendorong perusahaan teknologi untuk memperketat kebijakan dan fitur pengamanan privasi pengguna demi menghindari tuntutan hukum dan denda besar.