
Courtesy of Forbes
Mengapa Tata Kelola AI Kini Hanya Ada di Ruang Dewan Perusahaan
Artikel ini bertujuan mengingatkan bahwa regulasi AI tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau badan internasional karena terlalu lambat dan terkendala kepentingan geopolitik, sehingga tata kelola AI yang efektif hanya bisa dilakukan melalui pengawasan dan tanggung jawab dari dewan direksi perusahaan sebagai entitas terakhir yang memiliki akuntabilitas nyata atas penggunaan teknologi ini.
20 Jan 2026, 22.17 WIB
252 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- AI memiliki potensi besar tetapi juga risiko sistemik yang perlu dikelola.
- Regulasi AI tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah dengan cepat, sehingga tanggung jawab ada di ruang rapat perusahaan.
- Pentingnya pelatihan dan adaptasi tenaga kerja untuk menghadapi perubahan yang disebabkan oleh AI.
Davos, Swiss - Pada tahun 2026, lebih dari 2.900 peserta dari 130 negara berkumpul di Davos untuk membicarakan tantangan dan peluang kecerdasan buatan (AI). Chris Lehane dari OpenAI memperingatkan tentang ‘capability overhang’, sebuah kesenjangan besar antara kemampuan AI dan pemanfaatannya secara efektif di dunia. Namun, kenyataannya adalah pemerintah tidak akan mampu mengatur AI dengan cepat, dan perlunya fokus tata kelola AI beralih ke ruang dewan perusahaan yang memiliki tanggung jawab hukum dan keuangan.
Lima perusahaan teknologi besar Amerika Serikat seperti Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, dan Oracle diperkirakan menginvestasikan lebih dari 450 miliar dolar hanya untuk AI pada tahun 2026. Angka ini bahkan melampaui biaya program Apollo Amerika selama 13 tahun. Perusahaan seperti OpenAI, Anthropic, dan xAI juga diperkirakan akan menambah investasi besar, memperkuat kekhawatiran munculnya monopoli AI yang 'terlalu besar untuk gagal'.
Studi oleh IMF menunjukkan bahwa investasi terpusat dalam sektor teknologi menimbulkan risiko pasar dan ekonomi yang serius. Perbandingan saat ini menunjukkan bahwa nilai pasar teknologi lebih tinggi dibandingkan masa puncak dot-com, yang dapat memicu efek domino negatif pada konsumsi dan pertumbuhan ekonomi jika terjadi koreksi. Selain itu, persaingan geopolitik antara AS dan China membagi dunia ke dalam dua ekosistem AI yang terpisah sehingga mempersulit terciptanya regulasi global yang efektif.
AI juga membawa dampak besar terhadap pasar tenaga kerja. World Economic Forum memproyeksikan 92 juta pekerjaan akan hilang dan 170 juta pekerjaan baru akan muncul hingga 2030, tetapi hanya mereka yang mampu beradaptasi yang dapat mengambil manfaat. Namun, pelatihan karyawan masih minim sementara banyak keterampilan saat ini diperkirakan akan usang dalam waktu lima tahun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai ketimpangan dan ketidakstabilan sosial di masa depan.
Dengan terbatasnya regulasi efektif dari pemerintah ataupun internasional, maka tugas pengawasan dan tata kelola AI kini berada di tangan dewan perusahaan. Direksi harus menjadikan AI sebagai agenda utama, memastikan dampak pelatihan tenaga kerja, dan aktif terlibat dalam pembentukan kebijakan sebelum aturan dipaksakan. Sementara Davos lebih banyak menawarkan diskusi tanpa komitmen nyata, pengambilan keputusan penting tentang masa depan AI sebenarnya terjadi dalam rapat-rapat dewan perusahaan.
Referensi:
[1] https://www.forbes.com/sites/stevenwolfepereira/2026/01/20/davos-wont-save-us-from-ai-the-boardroom-might-be-our-last-hope/
[1] https://www.forbes.com/sites/stevenwolfepereira/2026/01/20/davos-wont-save-us-from-ai-the-boardroom-might-be-our-last-hope/
Analisis Ahli
Chris Lehane
"Menggarisbawahi bahaya 'capability overhang' AI dan perlunya pengawasan korporasi sebagai lini pertahanan terakhir untuk risiko AI."
Borge Brende
"Menyoroti bahwa teknologi berkembang lebih cepat daripada institusi yang bertugas mengaturnya, sehingga perlu inovasi tata kelola baru."
Stuart Russell
"Menekankan pentingnya keamanan, etika, dan tanggung jawab dalam pengembangan AI agar teknologi benar-benar bermanfaat dan tidak berbahaya."
Sam Altman
"Menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan AI sudah menjadi sistemik dan menyarankan peran pemerintah sebagai insurer of last resort."
Analisis Kami
"Dewan direksi harus segera mengintegrasikan tata kelola AI sebagai bagian utama dari strategi perusahaan karena kegagalan mengelolanya akan membawa konsekuensi hukum dan finansial yang sangat serius. Ketergantungan pada pemerintah atau regulasi internasional adalah ilusi; hanya pengawasan perusahaan yang dapat mengisi celah kebijakan saat ini dan mencegah terjadinya kerugian sistemik."
Prediksi Kami
Jika tidak ada tindakan segera dari dewan direksi perusahaan, risiko gangguan ekonomi, ketidaksetaraan tenaga kerja, dan monopoli AI akan terus meningkat, berpotensi memicu krisis ekonomi dan sosial yang signifikan di masa depan.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang diungkapkan Chris Lehane tentang AI di Davos?A
Chris Lehane memperingatkan tentang 'kapasitas berlebih' dalam AI, yang menunjukkan kesenjangan besar antara kemampuan AI dan pemanfaatannya saat ini.Q
Mengapa ada kekhawatiran mengenai perusahaan teknologi dan regulasi AI?A
Kekhawatiran muncul karena perusahaan teknologi semakin besar dan dianggap 'terlalu besar untuk gagal', sehingga regulasi pemerintah mungkin tidak cukup cepat.Q
Apa yang dimaksud dengan 'perang dingin AI'?A
'Perang dingin AI' merujuk pada persaingan antara negara-negara besar, seperti AS dan China, dalam pengembangan dan penerapan teknologi AI.Q
Bagaimana dampak AI terhadap pekerjaan di masa depan?A
AI diperkirakan akan menyebabkan penggantian banyak pekerjaan, namun juga menciptakan peluang baru, tetapi banyak pekerja tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk beradaptasi.Q
Apa yang diharapkan dari pertemuan IASEAI mendatang?A
Pertemuan IASEAI diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi tentang keamanan dan etika AI serta dampaknya pada masyarakat.




