Pemerintah Segera Tegaskan Perpres Ojol: Komisi Turun, Jaminan Sosial Naik

Pemerintah Indonesia kini fokus menyelesaikan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur kesejahteraan pengemudi ojek dan taksi online. Perpres ini diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi para pengemudi yang selama ini berstatus mitra kerja tanpa jaminan sosial dan asuransi yang memadai.Salah satu faktor penting yang mempengaruhi proses pembuatan Perpres ini adalah rencana merger besar antara dua aplikator terbesar, GoTo dan Grab. Proses merger ini sedang berjalan dan dinantikan keselesaiannya sebelum Perpres benar-benar diterapkan.Perpres yang diajukan akan mengatur berbagai hak bagi para pengemudi, termasuk jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Selain itu, aturan ini juga menetapkan penurunan batas maksimal komisi yang dapat diambil oleh aplikator dari pengemudi, dari sebelumnya 20% menjadi hanya 10%.Pemerintah juga mewajibkan perusahaan untuk menanggung biaya asuransi kecelakaan dan kematian secara penuh bagi para pengemudi. Sementara itu, iuran untuk jaminan kesehatan, hari tua, dan pensiun akan ditanggung bersama antara pengemudi dan aplikator, yang berpotensi menambah biaya operasional perusahaan.Kebijakan ini diperkirakan akan memberikan manfaat finansial dan sosial bagi pengemudi, namun juga menimbulkan tantangan besar bagi aplikator dalam hal profitabilitas dan keberlanjutan operasi layanan. Beberapa pelaku industri merasa perubahan ini berisiko menurunkan jumlah pengemudi yang bisa direkrut.