TLDR
Pemerintah India membatalkan kebijakan pemasangan aplikasi Sanchar Saathi setelah mendapat kritik luas. Kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan privasi dan potensi penyalahgunaan data. Negara perlu lebih berhati-hati dalam merumuskan regulasi teknologi untuk menghindari penolakan dari industri. Pemerintah India awalnya mengeluarkan aturan yang mewajibkan produsen smartphone memasang aplikasi keamanan bernama Sanchar Saathi secara permanen pada perangkat baru. Aturan ini diberlakukan tanpa banyak sosialisasi dan mengharuskan aplikasi tersebut tidak bisa dihapus oleh pengguna. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dengan fitur pelacakan ponsel hilang dan mencegah penyalahgunaan perangkat.Namun, aturan tersebut langsung mendapatkan penolakan besar dari banyak pihak. Politisi oposisi di India menganggap kebijakan ini melanggar privasi warga. Aktivis privasi dan digital juga khawatir aplikasi ini bisa menjadi pintu belakang untuk mengakses data pengguna tanpa izin. Selain itu, perusahaan smartphone global seperti Apple, Samsung, dan Xiaomi menolak regulasi tersebut karena dianggap merugikan dan membatasi pengguna.Pemerintah India membela bahwa aplikasi Sanchar Saathi sudah dipakai oleh sekitar 600 ribu pengguna tanpa paksaan dan fungsinya hanya untuk keamanan. Namun, kritik terus bertambah karena aturan ini dipandang sebagai contoh regulasi teknologi yang tidak konsisten dan tidak mempertimbangkan kepentingan publik serta bisnis secara menyeluruh. Tekanan dari berbagai pihak akhirnya membuat pemerintah membatalkan aturan tersebut pada 3 Desember 2025.Keputusan pembatalan ini merupakan kemenangan penting bagi para aktivis privasi dan perusahaan teknologi global. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pemerintah India mengelola regulasi teknologi yang sensitif dan mendasar bagi kepercayaan publik. Sebelumnya, India juga pernah membatalkan kebijakan impor laptop karena lobi internasional dan mengalami kontroversi terkait aplikasi pelacakan Covid-19.Ke depan, pembatalan ini menunjukkan bahwa pemerintah India perlu mengadopsi proses konsultasi yang lebih transparan dan kolaboratif dalam merancang kebijakan teknologi. Tanpa pendekatan yang lebih terbuka, tekanan publik dan potensi risiko gangguan bisnis akan terus muncul, yang bisa merugikan iklim usaha dan inovasi di negara tersebut.
