Courtesy of CNBCIndonesia

Pemerintah India Batalkan Aturan Wajib Pasang Aplikasi Keamanan di Smartphone

Menginformasikan pembatalan aturan pemasangan wajib aplikasi Sanchar Saathi oleh pemerintah India yang sebelumnya memicu kontroversi besar terkait privasi dan pengawasan data pengguna.

04 Des 2025, 19.00 WIB

225 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Pemerintah India membatalkan kebijakan pemasangan aplikasi Sanchar Saathi setelah mendapat kritik luas.
Kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan privasi dan potensi penyalahgunaan data.
Negara perlu lebih berhati-hati dalam merumuskan regulasi teknologi untuk menghindari penolakan dari industri.

Jakarta, Indonesia - Pemerintah India awalnya mengeluarkan aturan yang mewajibkan produsen smartphone memasang aplikasi keamanan bernama Sanchar Saathi secara permanen pada perangkat baru. Aturan ini diberlakukan tanpa banyak sosialisasi dan mengharuskan aplikasi tersebut tidak bisa dihapus oleh pengguna. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dengan fitur pelacakan ponsel hilang dan mencegah penyalahgunaan perangkat.

Namun, aturan tersebut langsung mendapatkan penolakan besar dari banyak pihak. Politisi oposisi di India menganggap kebijakan ini melanggar privasi warga. Aktivis privasi dan digital juga khawatir aplikasi ini bisa menjadi pintu belakang untuk mengakses data pengguna tanpa izin. Selain itu, perusahaan smartphone global seperti Apple, Samsung, dan Xiaomi menolak regulasi tersebut karena dianggap merugikan dan membatasi pengguna.

Pemerintah India membela bahwa aplikasi Sanchar Saathi sudah dipakai oleh sekitar 600 ribu pengguna tanpa paksaan dan fungsinya hanya untuk keamanan. Namun, kritik terus bertambah karena aturan ini dipandang sebagai contoh regulasi teknologi yang tidak konsisten dan tidak mempertimbangkan kepentingan publik serta bisnis secara menyeluruh. Tekanan dari berbagai pihak akhirnya membuat pemerintah membatalkan aturan tersebut pada 3 Desember 2025.

Keputusan pembatalan ini merupakan kemenangan penting bagi para aktivis privasi dan perusahaan teknologi global. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pemerintah India mengelola regulasi teknologi yang sensitif dan mendasar bagi kepercayaan publik. Sebelumnya, India juga pernah membatalkan kebijakan impor laptop karena lobi internasional dan mengalami kontroversi terkait aplikasi pelacakan Covid-19.

Ke depan, pembatalan ini menunjukkan bahwa pemerintah India perlu mengadopsi proses konsultasi yang lebih transparan dan kolaboratif dalam merancang kebijakan teknologi. Tanpa pendekatan yang lebih terbuka, tekanan publik dan potensi risiko gangguan bisnis akan terus muncul, yang bisa merugikan iklim usaha dan inovasi di negara tersebut.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20251204141624-37-691096/ramai-dihujat-pemerintah-setop-pasang-aplikasi-mata-mata-di-hp

Analisis Ahli

Mishi Choudhary

"Kerangka regulasi India yang sangat tidak dapat diprediksi terus menjadi tantangan bagi dunia usaha yang mengutamakan kepastian."

Analisis Kami

"Pembatalan aturan ini menandakan bahwa pemerintah India harus lebih mengutamakan transparansi dan konsultasi publik sebelum mengeluarkan kebijakan teknologi yang dapat mengganggu privasi warga. Regulasi teknologi tanpa kajian mendalam berpotensi merusak reputasi India sebagai tempat investasi teknologi dan menimbulkan ketidakpastian bisnis."

Prediksi Kami

India kemungkinan akan lebih berhati-hati dalam merancang kebijakan teknologi di masa depan untuk menghindari tekanan publik dan penolakan dari sektor teknologi internasional.

Pertanyaan Terkait

Apa yang menjadi kontroversi utama terkait kebijakan pemerintah India?

Kontroversi utama adalah kewajiban untuk memasang aplikasi keamanan siber yang tidak dapat dihapus, yang menimbulkan kekhawatiran tentang privasi.

Mengapa pemerintah India membatalkan kewajiban pemasangan aplikasi Sanchar Saathi?

Pemerintah India membatalkan kewajiban tersebut setelah menerima banyak kritik dari berbagai pihak, termasuk politisi oposisi dan perusahaan teknologi global.

Apa alasan pemerintah India untuk mengeluarkan kebijakan tersebut?

Pemerintah India beralasan aplikasi tersebut sudah cukup populer dan dapat digunakan untuk melacak ponsel hilang.

Siapa saja yang menolak kebijakan pemasangan aplikasi ini?

Produsen smartphone global seperti Apple, Samsung, dan Xiaomi menolak untuk mematuhi aturan tersebut.

Apa dampak dari pembatalan kebijakan ini terhadap industri smartphone di India?

Pembatalan ini menunjukkan bahwa pemerintah India harus lebih mempertimbangkan pendapat publik dan dampaknya terhadap dunia usaha.