Upaya Larangan Regulasi AI Negara Bagian Ditolak Dalam RUU Pertahanan AS

Upaya terbaru untuk melarang negara bagian mengatur kecerdasan buatan (AI) dalam undang-undang pertahanan tahunan di Amerika Serikat telah ditolak setelah mendapat penolakan dari partai Republik dan Demokrat. Ini bukan kali pertama upaya seperti ini dilakukan, karena sebelumnya legislator GOP mengusulkan larangan 10 tahun terhadap regulasi AI negara bagian dalam rancangan undang-undang pajak yang juga gagal.Selain pengaruh politik, Silicon Valley mendukung larangan tersebut karena mereka menganggap regulasi negara bagian bisa menciptakan aturan yang berbeda-beda dan membingungkan, sehingga dapat menghambat inovasi teknologi AI yang cepat dan terus berkembang. Dengan aturan seragam di tingkat federal, mereka berharap proses inovasi dapat berjalan lebih lancar.Namun, banyak kritik menyatakan bahwa sebagian besar regulasi AI di tingkat negara bagian fokus pada keamanan, transparansi, dan perlindungan konsumen. Saat belum ada regulasi federal yang kuat, melarang negara bagian mengatur AI sama saja mempercayakan pengawasan besar-besaran kepada perusahaan teknologi besar tanpa ada kontrol yang memadai.Steve Scalise, pemimpin mayoritas DPR dari partai Republik, mengakui bahwa RUU pertahanan bukan tempat yang tepat untuk memasukkan larangan tersebut. Ia juga menyatakan bahwa mereka akan mencari cara lain untuk memperkenalkan larangan itu, mungkin sebagai rancangan undang-undang baru, sesuai dengan dukungan yang diberikan oleh mantan Presiden Donald Trump.Terakhir, ada berita tentang rancangan perintah eksekutif yang bocor yang menunjukkan bahwa Trump mungkin ingin mengambil langkah sendiri dalam mengatur AI, namun upaya tersebut saat ini sedang dihentikan. Ini menandakan ketegangan antara berbagai kekuatan politik untuk menentukan masa depan pengaturan teknologi AI di Amerika Serikat.