Courtesy of TechCrunch

Upaya Larangan Regulasi AI Negara Bagian Ditolak Dalam RUU Pertahanan AS

Memberitahu tentang penolakan usulan pelarangan regulasi AI oleh negara bagian dalam RUU pertahanan tahunan dan akibatnya bagi regulasi AI dan pengawasan Big Tech.

03 Des 2025, 23.06 WIB

41 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Terdapat penolakan bipartisan terhadap larangan negara bagian mengatur AI.
Silicon Valley berpendapat bahwa regulasi yang beragam dapat menghambat inovasi.
Donald Trump dan pemimpin GOP berencana mencari cara lain untuk memperkenalkan larangan tersebut.

Washington, Amerika Serikat - Upaya terbaru untuk melarang negara bagian mengatur kecerdasan buatan (AI) dalam undang-undang pertahanan tahunan di Amerika Serikat telah ditolak setelah mendapat penolakan dari partai Republik dan Demokrat. Ini bukan kali pertama upaya seperti ini dilakukan, karena sebelumnya legislator GOP mengusulkan larangan 10 tahun terhadap regulasi AI negara bagian dalam rancangan undang-undang pajak yang juga gagal.

Selain pengaruh politik, Silicon Valley mendukung larangan tersebut karena mereka menganggap regulasi negara bagian bisa menciptakan aturan yang berbeda-beda dan membingungkan, sehingga dapat menghambat inovasi teknologi AI yang cepat dan terus berkembang. Dengan aturan seragam di tingkat federal, mereka berharap proses inovasi dapat berjalan lebih lancar.

Namun, banyak kritik menyatakan bahwa sebagian besar regulasi AI di tingkat negara bagian fokus pada keamanan, transparansi, dan perlindungan konsumen. Saat belum ada regulasi federal yang kuat, melarang negara bagian mengatur AI sama saja mempercayakan pengawasan besar-besaran kepada perusahaan teknologi besar tanpa ada kontrol yang memadai.

Steve Scalise, pemimpin mayoritas DPR dari partai Republik, mengakui bahwa RUU pertahanan bukan tempat yang tepat untuk memasukkan larangan tersebut. Ia juga menyatakan bahwa mereka akan mencari cara lain untuk memperkenalkan larangan itu, mungkin sebagai rancangan undang-undang baru, sesuai dengan dukungan yang diberikan oleh mantan Presiden Donald Trump.

Terakhir, ada berita tentang rancangan perintah eksekutif yang bocor yang menunjukkan bahwa Trump mungkin ingin mengambil langkah sendiri dalam mengatur AI, namun upaya tersebut saat ini sedang dihentikan. Ini menandakan ketegangan antara berbagai kekuatan politik untuk menentukan masa depan pengaturan teknologi AI di Amerika Serikat.

Referensi:
[1] https://techcrunch.com/2025/12/03/another-bid-to-block-state-ai-regulation-has-failedfor-now/

Analisis Ahli

Kate Crawford (Peneliti AI dan Kebijakan)

"Penghalang regulasi negara bagian dapat memperlambat upaya penting memastikan AI yang transparan dan bertanggung jawab, sehingga penting untuk pengawasan multi-level."

Tim O'Reilly (Pendiri O'Reilly Media)

"Inovasi AI sebaiknya didukung tanpa regulasi yang berlebihan, tapi larangan total terhadap regulasi negara bagian melemahkan keseimbangan kekuatan dan kontrol yang diperlukan."

Analisis Kami

"Penolakan bipartisan menunjukkan bahwa legislator mulai menyadari pentingnya peran negara bagian dalam mengatur AI demi perlindungan konsumen dan transparansi. Jika pelarangan tetap dipaksakan, ini dapat memperkuat dominasi Big Tech tanpa kontrol yang cukup, yang berbahaya bagi demokrasi dan keamanan teknologi di masa depan."

Prediksi Kami

Upaya untuk melarang negara bagian mengatur AI kemungkinan akan terus berlangsung dan berpotensi diajukan sebagai rancangan undang-undang terpisah, sementara pengawasan dan regulasi AI nasional menjadi semakin penting.