TLDR
Usulan moratorium dapat mempengaruhi kemampuan negara bagian untuk mengatur AI. Ada perdebatan internal di Partai Republik mengenai perlunya moratorium ini. Beberapa negara bagian mulai mengambil langkah untuk mengatur AI meskipun ada usulan moratorium. Partai Republik berupaya mencegah negara bagian membuat aturan mereka sendiri tentang kecerdasan buatan (AI). Mereka ingin ada larangan berlaku selama 10 tahun agar aturan AI seragam di seluruh Amerika Serikat. Jika negara bagian melanggar aturan ini, mereka bisa kehilangan dana untuk internet broadband dari pemerintah federal.Ketua Senate Commerce, Ted Cruz, membuat revisi pada aturan ini agar sesuai dengan peraturan anggaran. Pemerintah kini bisa mengesahkan aturan ini dengan suara mayoritas simple di Senat, tanpa wajib dukungan dari partai Demokrat. Namun, ada beberapa anggota Partai Republik yang menolak ide ini karena dianggap mengurangi hak negara bagian.Misalnya, Senator Marsha Blackburn dari Tennessee berpendapat bahwa negara bagian perlu bisa melindungi warganya sendiri lewat aturan AI. Begitu juga Marjorie Taylor Greene dari DPR yang sangat menentang moratorium ini dengan alasan melanggar hak negara bagian. Namun, Ketua DPR Mike Johnson mendukungnya, mengajak berhati-hati agar tidak ada 50 aturan berbeda tentang AI yang membahayakan keamanan negara.Kelompok advokasi seperti Americans for Responsible Innovation menunjukkan kekhawatiran bahwa bahasa dalam aturan ini terlalu luas sehingga bisa menghapus banyak aturan penting yang dibuat negara bagian untuk melindungi masyarakat, sementara pemerintah federal belum menyiapkan aturan pengganti.Beberapa negara bagian seperti California, New York, dan Utah sudah mulai membuat peraturan mereka sendiri terkait AI. Misalnya, gubernur California menolak RUU keselamatan AI yang kontroversial tapi menyetujui aturan lain soal privasi dan teknologi deepfake. Di New York, ada RUU keselamatan AI yang menunggu tanda tangan gubernur, dan Utah juga sudah punya aturan soal transparansi AI.
