Courtesy of Forbes

Albania Luncurkan AI Jadi Menteri, Tantangan Baru Tata Kelola dan Akuntabilitas

Untuk mengeksplorasi implikasi pemberian peran resmi kepada AI dalam pemerintahan, khususnya mengenai transparansi, akuntabilitas politik, dan pengendalian korupsi, serta memicu diskusi tentang bagaimana AI dapat mempengaruhi masa depan tata kelola dan kepercayaan publik.

22 Nov 2025, 01.15 WIB

85 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Penunjukan menteri AI dapat mengubah cara pemerintahan dijalankan dan bagaimana akuntabilitas ditangani.
Ada tantangan besar terkait transparansi dan tanggung jawab ketika AI terlibat dalam pengambilan keputusan publik.
AI harus digunakan untuk mendukung pemimpin manusia, bukan menggantikan mereka, agar demokrasi tetap terjaga.

Tirana, Albania - Pada tahun 2025, Albania menarik perhatian dunia dengan memperkenalkan Diella, sebuah asisten pintar berbasis kecerdasan buatan yang membantu warga mengakses layanan pemerintah secara online lewat platform e-Albania. Tidak lama kemudian, Diella secara resmi diangkat sebagai Menteri Negara untuk Kecerdasan Buatan yang bertugas memerangi korupsi dan pelanggaran dalam pengadaan publik. Ini menandai sebuah langkah pertama di dunia di mana AI diberikan peran resmi dalam kabinet pemerintahan.

Penunjukan AI sebagai pejabat publik menimbulkan pertanyaan penting mengenai siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan, mengingat AI tidak memiliki kesadaran atau kemampuan moral seperti manusia. Para ahli menyoroti risiko berkurangnya transparansi dan akuntabilitas politik, serta bahaya jika sistem AI hanya mengikuti instruksi tanpa mempertimbangkan nilai dan tujuan yang jelas dari manusia pengendali di belakangnya.

AI mempunyai potensi besar untuk meningkatkan transparansi dalam pemerintahan karena setiap keputusan yang dibuat dapat direkam dan dijelaskan dengan detail. Namun, siapa yang mengontrol kode dan data di balik AI menjadi isu utama yang dapat menggeser kekuasaan dari pejabat terpilih ke para teknokrat atau perusahaan swasta yang mengelola sistem tersebut.

Selain itu, penerapan AI dalam pemerintahan membuka peluang bagi pengawasan total atas semua data, yang meskipun efektif dalam memberantas korupsi, dapat menimbulkan kekhawatiran sulitnya melindungi privasi warga. Di sisi lain, AI dapat memperkuat kesinambungan kebijakan dan menyediakan catatan permanen yang membantu menghindari penghapusan atau manipulasi sejarah politik.

Di masa depan, keberadaan AI dalam pemerintahan akan menuntut pembentukan aturan dan prinsip etis yang ketat, termasuk ketentuan transparansi dan akses audit. Hal ini penting agar AI tetap menjadi alat bantu yang demokratis dan bertanggung jawab, bukan menggantikan kehendak rakyat serta menghilangkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

Referensi:
[1] https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2025/11/21/albanias-diella-tech-experts-weigh-in-on-ai-powered-governance/

Analisis Ahli

Yaniv Golan

"Bahaya terbesar bukan AI memegang jabatan, tapi menyerahkan kekuasaan tanpa menentukan nilai-nilainya. Kita harus berhati-hati siapa yang memberi instruksi dan tujuan AI."

Terry Oroszi

"Perubahan mendasar pada akuntabilitas politik karena masyarakat tidak bisa mempertanggungjawabkan AI sama seperti manusia."

Gautam Velpula

"Proses bagaimana AI mencapai keputusan masih misterius, sehingga sulit menilai dan mempertanggungjawabkan terutama soal moralitas."

David Talby

"AI mendorong transparansi jika dapat menjelaskan keputusan, tapi siapa yang mengontrol kode di balik AI adalah risiko utama."

Ajay Pundhir

"AI mengubah konsep demokrasi karena tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas keputusan dan legitimasi AI."

Joseph Ours

"Mayoritas pengawasan AI hanyalah teatrikal jika manusia tidak memahami keputusan AI yang kompleks."

Mohit Agrawal

"Mengalihkan penilaian ke AI berisiko melemahkan akuntabilitas moral dan demokrasi jika AI menggantikan manusia sepenuhnya."

Son Nguyen

"Kontrol data dan algoritma menentukan kekuasaan; ini bisa mendesentralisasi atau memusatkan kekuatan tergantung siapa pengelolanya."

Marc Fischer

"Kebutuhan akses AI secara total dapat menormalisasi pengawasan penuh, yang bisa membahayakan privasi walau mengurangi korupsi."

Vivek Thomas

"Nilai sebenarnya dari AI adalah mempermudah birokrasi dan transparansi secara real time, bukan sekadar menjabat posisi."

Miles Ward

"AI harus sepenuhnya dapat diaudit untuk menghindarkan dari pemerintahan digital yang tidak akuntabel."

Anil Pantangi

"AI sebagai komponen inti pemerintahan bisa meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik jika diatur dengan kerangka kerja yang kuat."

Doug Shannon

"Perlu memastikan AI tidak memiliki tujuan sendiri sehingga selalu sejalan dengan kehendak manusia."

Anusha Nerella

"Penting membangun piagam AI agar nilai digital governance mencerminkan nilai manusia."

Jagadish Gokavarapu

"Munculnya diplomasi data, di mana alogaritma menjadi pihak yang tawar menawar dalam politik global."

Kevin Korte

"AI membuka peluang baru bagi serangan siber yang bisa mengubah pemerintahan tanpa tindakan spionase konvensional."

Cristian Randieri

"AI menyediakan kontinuitas politik, mencegah lupa atau manipulasi kebijakan dari masa lalu."

Harikrishnan Muthukrishnan

"Dengan AI, perlu tetap ada manusia dalam proses untuk mempertahankan legitimasi dan akuntabilitas."

Subasini Periyakaruppan

"AI dapat menjadikan perilaku integritas sebagai norma dengan memantau secara otomatis."

Aravind Nuthalapati

"Perlu codify transparansi algoritma atau kita akan terjerumus dalam pemerintahan kode tanpa persetujuan publik."

Analisis Kami

"Penunjukan AI seperti Diella di pemerintahan menawarkan peluang besar untuk efisiensi dan pengurangan korupsi, tetapi tanpa pengaturan dan pengawasan yang tepat, hal ini berisiko melemahkan demokrasi melalui hilangnya akuntabilitas manusia. Pemerintah dan masyarakat harus menetapkan prinsip etis dan mekanisme transparansi agar AI tidak hanya menjadi alat yang patuh namun juga berkeadilan dan bisa dipertanggungjawabkan."

Prediksi Kami

Masa depan akan menyaksikan peningkatan peran AI dalam pemerintahan, menuntut regulasi ketat serta pembentukan standar etika dan transparansi agar AI dapat melayani publik dengan akuntabilitas yang jelas serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pengendali algoritma.

Pertanyaan Terkait

Apa itu Diella dan apa tujuannya?

Diella adalah asisten berbasis AI yang dirancang untuk membantu warga Albania mengakses layanan pemerintah online, bertujuan untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi.

Siapa Edi Rama dan peranannya dalam artikel ini?

Edi Rama adalah Perdana Menteri Albania yang mengumumkan penunjukan Diella sebagai Menteri Negara untuk Kecerdasan Buatan, fokus pada deteksi ketidakberesan dalam pengadaan publik.

Apa kekhawatiran utama terkait penunjukan AI sebagai menteri?

Kekhawatiran utama adalah bahwa ketika AI membuat keputusan, sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan, sehingga dapat mengurangi transparansi dan demokrasi.

Bagaimana AI dapat memengaruhi akuntabilitas dalam pemerintahan?

AI dapat memengaruhi akuntabilitas dengan menciptakan sistem yang lebih transparan dan terukur, tetapi juga dapat menyebabkan hilangnya kontrol manusia atas keputusan politik.

Apa yang dimaksud dengan 'tanggung jawab' dalam konteks AI dalam pemerintahan?

Tanggung jawab dalam konteks ini berarti siapa yang harus bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat oleh AI, apakah itu pengembang, pemerintah, atau AI itu sendiri.