Courtesy of Reuters

Meta dan TikTok Diduga Langgar Aturan Uni Eropa soal Akses Data Peneliti

Memberikan informasi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Meta dan TikTok terhadap Digital Services Act, terkait akses data bagi peneliti dan mekanisme pelaporan konten ilegal, serta konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi jika tidak memperbaiki situasi ini.

24 Okt 2025, 20.26 WIB

63 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Meta dan TikTok diduga melanggar kewajiban untuk memberikan akses data kepada peneliti.
Komisi Eropa menekankan pentingnya transparansi dalam pengawasan konten ilegal.
Perusahaan-perusahaan ini memiliki kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran sebelum denda dikenakan.

Brussels, Belgia - Uni Eropa telah melakukan penyelidikan awal terhadap dua perusahaan besar media sosial, Meta dan TikTok, karena dugaan pelanggaran aturan baru yang disebut Digital Services Act (DSA). Aturan ini mengharuskan platform raksasa untuk memudahkan akses data publik bagi para peneliti dan menangani konten ilegal secara efektif.

Menurut Komisi Eropa, Meta dan TikTok tidak memberikan akses yang memadai kepada peneliti, sehingga menghambat transparansi dan pengawasan terhadap dampak konten yang beredar di platform mereka, khususnya yang bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental pengguna.

Selain masalah akses data, Facebook dan Instagram milik Meta juga disebut tidak memudahkan pengguna untuk melaporkan konten ilegal, termasuk materi pelecehan anak dan terorisme. Prosedur yang rumit dan desain antarmuka yang membingungkan diduga menghalangi efektivitas pelaporan dan penghapusan konten bermasalah.

Kedua perusahaan diberi kesempatan untuk memperbaiki kekurangan tersebut agar sesuai dengan hukum Uni Eropa. Jika gagal, mereka dapat dikenai denda hingga 6% dari total pendapatan global tahunan, angka yang dapat mencapai miliaran dolar bagi perusahaan sebesar Meta dan TikTok.

TikTok mengingatkan adanya ketegangan antara kewajiban transparansi dan perlindungan data pengguna di bawah GDPR. Perusahaan meminta kejelasan regulasi agar dapat menjalankan keduanya secara bersamaan tanpa melanggar hukum yang berlaku di Eropa.

Referensi:
[1] https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/eu-preliminarily-finds-meta-tiktok-breach-transparency-obligations-2025-10-24/

Analisis Ahli

Alessandro Parodi

"Regulasi seperti DSA penting untuk menghadirkan akuntabilitas pada perusahaan teknologi besar, tetapi implementasinya harus memperhatikan keseimbangan antara transparansi dan privasi pengguna agar tidak membahayakan hak-hak individu."

Analisis Kami

"Tindakan tegas Uni Eropa ini menunjukkan bahwa regulasi digital kini semakin diperketat demi melindungi pengguna dan memastikan transparansi platform besar. Meta dan TikTok harus menyesuaikan diri dengan regulasi ini tanpa mengesampingkan perlindungan privasi, sebuah tantangan rumit yang membutuhkan inovasi dan kompromi serius."

Prediksi Kami

Jika Meta dan TikTok tidak segera memperbaiki prosedur dan mekanisme akses data serta pelaporan konten ilegal, mereka kemungkinan akan dikenai denda besar oleh Uni Eropa dan mengalami kerusakan reputasi yang signifikan di pasar Eropa.

Pertanyaan Terkait

Apa yang ditemukan oleh Komisi Eropa terkait Meta dan TikTok?

Komisi Eropa menemukan bahwa Meta dan TikTok tidak memberikan akses yang memadai kepada peneliti untuk data publik.

Apa itu Digital Services Act?

Digital Services Act adalah regulasi Uni Eropa yang mengharuskan platform besar untuk memiliki langkah-langkah yang kuat dalam mengurangi penyebaran konten ilegal dan berbahaya.

Mengapa akses data bagi peneliti penting menurut Komisi Eropa?

Akses data bagi peneliti penting untuk memberikan pengawasan publik terhadap dampak platform terhadap kesehatan fisik dan mental.

Apa tanggapan Meta terhadap temuan Komisi Eropa?

Meta menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan saran pelanggaran dan percaya bahwa mereka telah memenuhi persyaratan yang diminta.

Apa konsekuensi yang mungkin dihadapi Meta dan TikTok jika temuan ini dikonfirmasi?

Jika temuan ini dikonfirmasi, Meta dan TikTok dapat menghadapi denda hingga 6% dari penjualan global tahunan mereka.