California Lindungi Aset Kripto Tak Diklaim dengan Undang-Undang Baru

California kini menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang secara resmi melindungi aset kripto yang tak diklaim dari likuidasi paksa. Sebelum ini, belum ada aturan jelas mengenai bagaimana pemerintah harus menangani aset digital yang terlantar atau tidak aktif. Melalui Undang-Undang Senate Bill 822, aset seperti Bitcoin dan Ethereum akan tetap dijaga dalam bentuk asli mereka oleh negara, bukan langsung diubah menjadi uang tunai. Senate Bill 822 memperbarui Undang-Undang Properti Tak Terklaim yang sudah lama berlaku di California, untuk memasukkan digital financial assets sebagai jenis properti tidak berwujud yang harus diperlakukan khusus. Kustodian aset digital wajib memberi tahu pemilik aset yang sudah lebih dari tiga tahun tidak aktif, dengan pemberitahuan di antara 6 sampai 12 bulan sebelum aset mereka dinyatakan tak diklaim dan diserahkan ke negara. Jika aset sudah dikategorikan tak diklaim, kustodian harus menyerahkan aset kripto jenis dan jumlah yang sama beserta private key-nya ke kustodian yang sudah memperoleh lisensi resmi dari Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan California. Pemilik masih bisa mengklaim kembali aset mereka sebelum dan setelah penyerahan ke negara serta sebelum aset itu mungkin dikonversi ke mata uang fiat 18 hingga 20 bulan kemudian. Selain langkah ini, negara bagian lain di AS seperti Michigan juga mulai menunjukkan minat untuk memasukkan kripto sebagai bagian dari cadangan negara mereka. Negara lain seperti Filipina dan Pakistan juga memperlihatkan tren serupa, dengan rencana membentuk cadangan strategis Bitcoin, serta El Salvador yang sudah mengintegrasikan Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi dan kini menambahkan emas ke cadangannya. Langkah California ini menunjukkan kemajuan penting dalam pengakuan dan pengaturan aset kripto sebagai bagian dari sistem keuangan resmi, memberikan kepastian hukum dan melindungi hak pemilik sambil mengantisipasi risiko aset terlantar yang berpotensi menghilang. Regulasi ini jadi contoh bagi banyak negara bagian dan negara lain untuk mengelola aset digital secara lebih bijaksana dan transparan.