Rencana Cadangan Bitcoin Massachusetts Terhenti, Legislator Tidak Tanggapi
Finansial
Mata Uang Kripto
10 Okt 2025
262 dibaca
2 menit
Rangkuman 15 Detik
RUU cadangan Bitcoin di Massachusetts menghadapi tantangan karena kurangnya keterlibatan dari pembuat kebijakan.
Ada dukungan dari organisasi advokasi Bitcoin untuk memperkenalkan inisiatif ini di negara bagian.
Volatilitas Bitcoin menjadi perhatian utama dalam pengelolaan dana publik.
Sebuah rencana di Massachusetts untuk membentuk cadangan Bitcoin yang didukung negara bagian mendapat sambutan dingin dari para legislator saat sidang publik pertama setelah delapan bulan. Rancangan undang-undang ini diajukan oleh Senator Peter Durant dan bertujuan mengizinkan alokasi hingga 10% dari dana stabilisasi negara ke aset digital seperti Bitcoin.
Meski ada dukungan dari kelompok advokasi Bitcoin dan beberapa diskusi positif, anggota komite legislatif tidak mengajukan pertanyaan atau komentar selama sidang, menunjukkan kurangnya keaktifan atau minat yang tinggi saat ini. Pihak pengusul tetap optimis dan berusaha untuk terus mengedukasi para pemangku kepentingan mengenai manfaat dan risiko investasi Bitcoin.
Massachusetts bukan satu-satunya negara bagian yang mempertimbangkan langkah serupa; beberapa negara bagian seperti New Hampshire, Arizona, dan Texas sudah lebih dulu berhasil menjalankan program cadangan Bitcoin, sementara banyak negara bagian lainnya masih tertahan di komite atau menolak usulan serupa.
Beberapa kritik utama terhadap rencana ini adalah volatilitas harga Bitcoin yang bisa berisiko bagi dana publik yang sensitif, serta kebutuhan untuk transparansi dan manajemen risiko yang ketat. Presiden AS dan beberapa legislator federal juga mulai mendukung cadangan Bitcoin strategis di tingkat nasional, yang menunjukkan tren yang sedang berkembang meskipun masih ada skeptisisme.
Keputusan akhir mengenai RUU ini harus dibuat dalam waktu sekitar 60 hari, di mana legislatif akan menentukan apakah akan melanjutkan, meninjau ulang, atau meninggalkan proposal tersebut. Perjalanan legislasi ini menjadi indikator bagaimana pemerintah negara bagian menilai integrasi aset digital dalam portofolio keuangannya.
Analisis Ahli
Jennifer Schulp
Volatilitas harga Bitcoin tetap menjadi hambatan utama bagi pengelolaan dana publik yang aman, bahkan dalam kondisi pasar yang sedang bullish.