TLDR
Otoritas pajak India sedang menyelidiki lebih dari 400 trader Binance terkait dugaan penghindaran pajak. Binance menghadapi tekanan regulasi yang meningkat setelah kembali beroperasi di India. Pajak kripto di India memiliki tarif yang sangat tinggi, mencapai 42.7% bagi penghasilan tertinggi. Pemerintah India melalui Central Board of Direct Taxes (CBDT) mengintensifkan penyelidikan terhadap lebih dari 400 trader kaya raya yang diduga menghindari pajak cryptocurrency di platform Binance. Penyelidikan ini difokuskan pada aktivitas perdagangan dari tahun 2022 hingga 2025, termasuk bahwa aktivitas peer-to-peer menggunakan media pembayaran lokal seperti Google Pay dan transaksi tunai yang kini sudah dihentikan.India memberlakukan pajak kripto yang cukup tinggi, berupa pajak 1% untuk setiap transaksi dan 30% atas keuntungan, dengan tambahan surcaj dan cess hingga total mencapai 42,7%. Pemerintah menaruh perhatian serius pada pengawasan pajak ini karena potensi kerugian negara akibat penghindaran pajak yang luas. Binance sendiri pernah dilarang beroperasi di India setelah dituduh melanggar aturan anti pencucian uang.Setelah membayar denda sebesar 2,25 juta dolar AS dan mendaftar sebagai entitas pelapor, Binance kembali diizinkan beroperasi di pasar India. Namun, tekanan regulasi semakin meningkat, terutama terkait data transaksi yang kini dapat diakses otoritas untuk tujuan investigasi. Pemerintah juga menekankan komitmen pada pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) dan membatasi perdagangan mata uang kripto swasta.Selain kasus penghindaran pajak, India juga sedang menangani sejumlah kejahatan terkait kripto, misalnya kasus penculikan Shailesh Bhatt pada 2018 yang melibatkan 14 terdakwa termasuk pejabat polisi dan mantan legislator. Dalam kasus tersebut, para korban dipaksa menyerahkan Bitcoin dengan nilai ratusan ribu dolar AS, menunjukkan risiko serius di balik perdagangan aset digital.Penindakan kejahatan kripto di India juga terlihat dari penggerebekan oleh Enforcement Directorate terhadap sindikat penipuan global yang menggunakan modus berpura-pura sebagai aparat penegak hukum untuk menipu warga dalam dan luar negeri. Semua upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah India serius dalam mengatur pasar kripto guna melindungi keuangan warganya sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak.
