Courtesy of YahooFinance

Pemerintah India Selidiki 400 Trader Binance Terkait Penghindaran Pajak Kripto

Mengungkap kasus dugaan penghindaran pajak cryptocurrency oleh para trader kelas atas dan meningkatkan kepatuhan pajak di sektor aset digital yang tengah berkembang pesat di India.

12 Okt 2025, 18.46 WIB

89 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Otoritas pajak India sedang menyelidiki lebih dari 400 trader Binance terkait dugaan penghindaran pajak.
Binance menghadapi tekanan regulasi yang meningkat setelah kembali beroperasi di India.
Pajak kripto di India memiliki tarif yang sangat tinggi, mencapai 42.7% bagi penghasilan tertinggi.

India - Pemerintah India melalui Central Board of Direct Taxes (CBDT) mengintensifkan penyelidikan terhadap lebih dari 400 trader kaya raya yang diduga menghindari pajak cryptocurrency di platform Binance. Penyelidikan ini difokuskan pada aktivitas perdagangan dari tahun 2022 hingga 2025, termasuk bahwa aktivitas peer-to-peer menggunakan media pembayaran lokal seperti Google Pay dan transaksi tunai yang kini sudah dihentikan.

India memberlakukan pajak kripto yang cukup tinggi, berupa pajak 1% untuk setiap transaksi dan 30% atas keuntungan, dengan tambahan surcaj dan cess hingga total mencapai 42,7%. Pemerintah menaruh perhatian serius pada pengawasan pajak ini karena potensi kerugian negara akibat penghindaran pajak yang luas. Binance sendiri pernah dilarang beroperasi di India setelah dituduh melanggar aturan anti pencucian uang.

Setelah membayar denda sebesar 2,25 juta dolar AS dan mendaftar sebagai entitas pelapor, Binance kembali diizinkan beroperasi di pasar India. Namun, tekanan regulasi semakin meningkat, terutama terkait data transaksi yang kini dapat diakses otoritas untuk tujuan investigasi. Pemerintah juga menekankan komitmen pada pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) dan membatasi perdagangan mata uang kripto swasta.

Selain kasus penghindaran pajak, India juga sedang menangani sejumlah kejahatan terkait kripto, misalnya kasus penculikan Shailesh Bhatt pada 2018 yang melibatkan 14 terdakwa termasuk pejabat polisi dan mantan legislator. Dalam kasus tersebut, para korban dipaksa menyerahkan Bitcoin dengan nilai ratusan ribu dolar AS, menunjukkan risiko serius di balik perdagangan aset digital.

Penindakan kejahatan kripto di India juga terlihat dari penggerebekan oleh Enforcement Directorate terhadap sindikat penipuan global yang menggunakan modus berpura-pura sebagai aparat penegak hukum untuk menipu warga dalam dan luar negeri. Semua upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah India serius dalam mengatur pasar kripto guna melindungi keuangan warganya sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/india-probes-400-binance-traders-114600580.html

Analisis Ahli

Nischal Shetty

"Penting bagi regulator dan platform seperti Binance untuk berkolaborasi dalam meningkatkan transparansi demi menjaga kestabilan ekosistem kripto di India."

Dr. Raghuram Rajan

"Kebijakan fiskal yang keras terhadap aset digital dapat mempengaruhi pertumbuhan pasar dan perlu diimbangi dengan strategi yang mendukung inklusi keuangan digital."

Analisis Kami

"Langkah tegas pemerintah India terhadap penghindaran pajak kripto melalui Binance menjadi contoh nyata keberanian negara menegakkan aturan di area yang memang rentan penyalahgunaan. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan regulasi tidak menghambat inovasi dan adopsi teknologi digital di tengah persaingan global yang pesat."

Prediksi Kami

Penegakan hukum dan regulasi terhadap perdagangan cryptocurrency akan semakin ketat di India, memicu peningkatan penyelidikan dan kemungkinan denda besar bagi pelaku penghindaran pajak di sektor aset digital.