TLDR
Pengawasan pemerintah terhadap aplikasi dan teknologi semakin meningkat di berbagai negara. Tindakan Apple dalam menghapus aplikasi dapat menciptakan preseden bagi intervensi pemerintah terhadap perusahaan teknologi. Kebijakan imigrasi yang ketat di AS berdampak pada kebebasan berbicara dan inovasi teknologi. China memang terkenal ketat dalam mengatur dan menyensor aplikasi yang beredar di negaranya, sehingga banyak aplikasi populer dari Amerika Serikat tidak bisa digunakan di sana. Pemerintah China sangat terbuka dalam mengawasi aplikasi lokal, dan hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi AS tentang keamanan data warga mereka, terutama terkait aplikasi TikTok yang dimiliki oleh perusahaan China, ByteDance.Baru-baru ini, pemerintahan Donald Trump di AS memerintahkan Apple untuk menghapus sejumlah aplikasi pelacakan yang terkait dengan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE). Salah satu aplikasi tersebut adalah ICEBlock, yang berfungsi memberikan peringatan kepada pengguna jika ada agen ICE di sekitar mereka. AS menganggap aplikasi-aplikasi ini bisa menimbulkan risiko kekerasan terhadap agen ICE.Apple segera mematuhi perintah tersebut dan menghapus aplikasi ICEBlock bersama aplikasi serupa dari App Store. Sementara itu, Google juga menghapus aplikasi serupa tetapi dengan alasan kebijakan perusahaan tanpa arahan langsung dari pemerintah. Penghapusan ini menjadi tanda semakin eratnya hubungan antara perusahaan teknologi besar dan pemerintahan Trump.Kebijakan ini mendapat protes dari pencipta aplikasi ICEBlock dan advokat HAM yang menilai tindakan ini mengancam kebebasan berpendapat dan pengawasan sipil terhadap penegakan hukum. Namun, pejabat pemerintah AS berpendapat bahwa kekerasan terhadap agen penegak hukum adalah hal yang tidak dapat ditoleransi. Pada masa pemerintahan Trump, ICE mendapat pendanaan besar dan makin agresif dalam penegakan imigrasi.Apple melaporkan telah menghapus lebih dari 1.700 aplikasi pada tahun 2024 berdasarkan tuntutan pemerintah, sebagian besar berasal dari China. Sebelumnya, AS jarang melakukan penghapusan aplikasi atas tuntutan pemerintah, tapi sejak Trump menjabat, praktik ini semakin dianggap normal dan menjadi perhatian besar terkait kebebasan digital.
