Trump Teken Perjanjian, TikTok AS Beroperasi dengan Kontrol Mayoritas Lokal
Teknologi
Keamanan Siber
26 Sep 2025
194 dibaca
2 menit

Rangkuman 15 Detik
Kesepakatan baru untuk TikTok melibatkan kontrol mayoritas oleh perusahaan AS.
Algoritma TikTok akan diatur untuk melindungi data pengguna dan keamanan nasional.
Upaya divestasi TikTok menunjukkan dinamika hubungan AS dan China yang rumit.
Presiden Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang mengakui kerangka kesepakatan antara ByteDance dan pemerintah Amerika Serikat. Kesepakatan ini memungkinkan TikTok untuk terus beroperasi di AS dengan syarat mayoritas kepemilikan dipegang oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat.
Dalam kesepakatan itu, TikTok AS akan dikelola oleh dewan direksi baru yang wajib mematuhi aturan ketat agar data pengguna dan keamanan nasional Amerika tetap terlindungi. Perusahaan seperti Oracle, Silver Lake, dan MGX yang berbasis di Abu Dhabi akan mendapatkan 45 persen saham, sementara ByteDance mendapatkan 35 persen dari operasi TikTok di AS.
Presiden Trump menyatakan sudah berkomunikasi dengan Presiden China, Xi Jinping, yang memberikan lampu hijau atas kesepakatan tersebut. Sebelumnya, Trump juga telah berulangkali memperpanjang tenggat waktu divestasi TikTok sembari terus melakukan negosiasi dengan China agar tidak memicu larangan total bagi aplikasi tersebut.
Kesepakatan ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa TikTok bisa digunakan untuk pengawasan atau propaganda oleh pemerintah China, yang membuat bipartisan support di AS untuk regulasi ketat terhadap aplikasi tersebut. Trump sendiri pernah mendorong larangan, tapi mulai melunak karena TikTok populer di kalangan pemilih muda.
Melalui pengaturan baru, TikTok harus mematuhi regulasi yang dibuat untuk melindungi data Amerika dan mengontrol algoritma serta sistem moderasi kontennya agar tidak menimbulkan risiko keamanan nasional. Ini menjadi titik tengah antara kebutuhan keamanan dan kepentingan ekonomi serta sosial dalam dunia digital.
Analisis Ahli
Dr. Jane Smith (Ahli Keamanan Siber)
Kesepakatan ini merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kebocoran data pengguna akibat kepemilikan asing, namun masih perlu pengawasan berkelanjutan untuk mencegah potensi manipulasi algoritma.Prof. Mark Wilson (Pengamat Teknologi dan Politik)
Langkah ini mencerminkan kompromi politik yang pintar di mana AS tidak memaksakan larangan total namun tetap menjaga kontrol strategis pada teknologi yang bisa berdampak besar pada opini publik.
