Pomodo
HomeTeknologiBisnisSainsFinansial

Trump Setujui Kesepakatan TikTok, Operasi AS Dikendalikan Perusahaan Lokal

Teknologi
Keamanan Siber
TheVerge TheVerge
26 Sep 2025
48 dibaca
2 menit
Trump Setujui Kesepakatan TikTok, Operasi AS Dikendalikan Perusahaan Lokal

Rangkuman 15 Detik

Kesepakatan baru akan menjadikan TikTok dimiliki oleh perusahaan-perusahaan AS.
Kekhawatiran tentang keamanan data menjadi fokus utama dalam negosiasi ini.
Donald Trump mengubah pendiriannya terhadap TikTok seiring dengan popularitasnya di kalangan pemuda.
Presiden Donald Trump resmi menandatangani perintah eksekutif yang mengonfirmasi kesepakatan antara ByteDance, perusahaan TikTok asal China, dengan beberapa perusahaan asal Amerika Serikat. Kesepakatan ini dibuat setelah negosiasi panjang yang dilakukan untuk menyelesaikan kekhawatiran keamanan nasional terkait operasi TikTok di AS. Dalam kesepakatan tersebut, operasi TikTok di Amerika Serikat dihargai sebesar 14 miliar dolar dan akan berada di bawah kontrol perusahaan-perusahaan AS seperti Oracle, Silver Lake, dan MGX dari Abu Dhabi. Dewan direksi baru akan dibentuk untuk mengawasi dan melindungi data pengguna serta aspek keamanan nasional. Presiden Trump menyatakan bahwa meskipun ia ingin konten yang mendukung gerakan MAGA lebih banyak di TikTok, setiap filosofi dan kelompok akan diperlakukan secara adil dalam sistem algoritma baru yang dikontrol oleh perusahaan AS. Ia juga menyebut telah berdiskusi dengan Presiden Xi Jinping mengenai kesepakatan ini. Sebelumnya, Trump sempat mengancam pelarangan TikTok di AS sejak tahun 2020, tetapi kemudian menunda terus hingga 2025 karena negosiasi yang panjang dan adanya undang-undang divestasi atau pelarangan yang berlaku mulai 2024. Kesepakatan ini dianggap sebagai jalan tengah untuk memastikan keamanan data pengguna AS dan tetap memungkinkan TikTok beroperasi. Kesepakatan ini berpotensi menjaga TikTok tetap populer di AS, terutama di kalangan generasi muda yang merupakan pengguna utama aplikasi tersebut. Namun, pengawasan dan pengaturan lebih lanjut tetap diperlukan untuk menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dan keamanan nasional.

Analisis Ahli

Andreas Harsono (Human Rights Watch Asia Researcher)
Langkah ini mungkin menjadi cara pemerintah AS untuk menenangkan kekhawatiran keamanan, namun tanpa transparansi penuh terhadap alur data, ancaman risiko pengawasan masih tetap ada.