Pertempuran Harvard dan Trump: Masa Depan Pendanaan Riset Amerika Terancam

Pemerintahan Presiden Donald Trump memutuskan untuk menghentikan sekitar 1.000 hibah penelitian yang diberikan kepada Harvard University dengan alasan bahwa universitas tersebut tidak sanggup melindungi mahasiswanya dari antisemitisme. Langkah ini menyebabkan Harvard kehilangan dana riset senilai lebih dari Rp 46.76 triliun (US$2,8 miliar) dan memicu kontroversi besar di dunia akademik Amerika Serikat. Harvard menanggapi dengan menggugat pemerintah dan pada tanggal 3 September, pengadilan distrik Massachusetts memutuskan bahwa penghentian hibah tersebut ilegal karena melanggar hak kebebasan berbicara universitas. Hakim Allison Burroughs menyebut klaim antisemitisme sebagai tipuan dan menyatakan bahwa tidak ada hubungan nyata antara hibah tersebut dan isu antisemitisme yang diajukan pemerintah. Meskipun pengadilan memerintahkan penghentian penghentian dana, proses pencairan dana dari US National Institutes of Health yang mengelola sebagian besar hibah Harvard masih terkendala. Sistem pembayaran hibah NIH, yang dikelola oleh Department of Health and Human Services, belum mengaktifkan pembayaran sementara National Science Foundation sudah mulai mengizinkan penggunaan dana yang telah dipulihkan. Pemerintahan Trump berencana untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan ini dan kasus kemungkinan besar akan berlanjut hingga Mahkamah Agung Amerika Serikat. Sementara itu, para ahli hukum menegaskan bahwa pemerintah seharusnya segera mematuhi perintah pengadilan untuk menghindari pelanggaran hukum yang lebih serius. Kasus ini menunjukkan bagaimana politisasi pendidikan tinggi dapat menghambat kemajuan ilmu pengetahuan sekaligus mengancam independensi akademik. Penundaan pembayaran dana hibah memicu ketidakpastian di kalangan peneliti Harvard dan berdampak pada riset penting di bidang sains di Amerika Serikat.