Mahkamah Agung AS Izinkan Potongan Dana Riset Trump, Peneliti Terancam

Mahkamah Agung Amerika Serikat telah mengizinkan administrasi Presiden Donald Trump melanjutkan pemotongan dana riset yang diterbitkan oleh National Institutes of Health (NIH). Pemotongan dana ini mencapai hampir 2 miliar dolar dan berdampak kepada banyak penelitian aktif, terutama yang terkait dengan program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi atau DEI. Pengadilan distrik sebelumnya memutuskan bahwa pemotongan dana tersebut ilegal dan termasuk tindakan diskriminasi rasial. Hakim William Young bahkan menyebutnya sebagai bentuk diskriminasi yang belum pernah ia temui dalam 40 tahun karirnya. Namun, Mahkamah Agung dalam putusan terbagi menyatakan gugatan harus diajukan pada pengadilan kontrak, bukan pengadilan distrik. Para peneliti dan institusi seperti Universitas Stanford dan University of California mengalami dampak besar, termasuk pemecatan staf dan terhentinya penelitian penting, khususnya di bidang kesehatan komunitas transgender dan pengendalian HIV/AIDS serta COVID-19. Mereka merasa sulit menempuh jalur hukum yang baru karena biaya dan waktu yang sangat besar. Sidang Mahkamah Agung juga memperlihatkan perpecahan di antara para hakim, dengan tiga di antaranya diangkat oleh Presiden Trump. Putusan ini menimbulkan kekhawatiran serius bahwa pemotongan dana riset semacam ini bisa berlanjut dan merugikan kemajuan ilmu pengetahuan yang bergantung pada kepercayaan dan kepastian pendanaan. Para ahli hukum dan pegawai NIH menyatakan bahwa keputusan ini membuat para peneliti kehilangan perlindungan yang efektif jika dana mereka dipotong secara sewenang-wenang hingga menghambat kemajuan riset yang seharusnya bisa menyelamatkan nyawa manusia di masa depan.