Proses Panjang Regulasi Kripto AS: Dari DPR ke Senat hingga Implementasi Tahun 2026
Finansial
Mata Uang Kripto
16 Sep 2025
30 dibaca
2 menit
Rangkuman 15 Detik
Legislasi crypto di AS sedang dalam proses pengembangan dan membutuhkan dukungan bipartisan.
Proses pembuatan regulasi baru akan memakan waktu dan melibatkan banyak lembaga pemerintah.
Undang-Undang Klarifikasi Aset Digital dapat menjadi kunci untuk masa depan industri crypto di AS.
Industri kripto di Amerika Serikat sedang menunggu regulasi jelas setelah DPR menyetujui Digital Asset Market Clarity Act. Meski begitu, Senat masih mengerjakan rancangan sendiri yang harus mendapat mayoritas 60 suara untuk disahkan, sehingga proses ini belum selesai dan penuh tantangan politik.
Pada tahap Senat, ada dua komite utama yang mengurus legislasinya, yakni Komite Pertanian dan Komite Perbankan. Rancangan ini juga mengalami perdebatan internal, termasuk kritik dari Senator John Kennedy yang merasa rancangan tersebut belum cukup matang untuk diproses.
Stabilitas politik dan anggaran pemerintah menjadi faktor utama yang bisa memperlambat atau mempercepat pembahasan undang-undang kripto di Senat. Negosiasi anggaran yang sedang berlangsung sekarang menyita banyak perhatian para senator sehingga legislasi kripto kemungkinan tersendat.
Jika undang-undang disahkan oleh Senat, lalu disetujui kembali oleh DPR tanpa revisi, maka Presiden Trump akan menandatanganinya menjadi hukum. Namun, proses implementasi aturan tersebut di berbagai lembaga federal akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum benar-benar efektif dan diterapkan.
Regulasi ini nantinya akan mengatur peran lembaga seperti CFTC dan SEC dalam mengawasi aset digital. Meski undang-undang ini bisa menjadi fondasi penting untuk industri kripto, masa depan regulasi tersebut tetap bergantung pada kompromi politik dan proses administratif yang cukup panjang.
Analisis Ahli
Senator Kirsten Gillibrand
Negosiasi pada anggaran pemerintah sangat memengaruhi kecepatan pembahasan regulasi kripto, karena prioritas legislatif tertuju pada solusi fiskal saat ini.Patrick Witt
Legislatif yang disusun harus melalui konsultasi erat dengan DPR agar bisa disetujui tanpa revisi sehingga mempercepat proses menjadi undang-undang.