Perancis Dorong Pengawasan Terpusat Untuk Cegah Celah Regulasi Kripto UE

Peraturan baru Uni Eropa bernama MiCA memungkinkan perusahaan kripto mendapatkan lisensi dari satu negara anggota dan menggunakan lisensi tersebut untuk beroperasi di seluruh 27 negara anggota Uni Eropa. Tujuan utama peraturan ini adalah memberikan regulasi dan pengawasan yang jelas untuk industri kripto yang berkembang pesat. Namun, Perancis mengkhawatirkan adanya perbedaan dalam cara negara anggota menerapkan peraturan ini. Beberapa perusahaan kripto memilih untuk mendapatkan lisensi di negara dengan aturan paling longgar, yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan meningkatkan risiko di pasar. Sebagai respons, otoritas pasar modal Perancis (AMF) bersama dengan Italia dan Austria meminta agar European Securities and Markets Authority (ESMA), yang berbasis di Paris, diberikan wewenang untuk mengawasi langsung perusahaan kripto besar demi memastikan pengawasan yang merata dan perlindungan investor yang lebih baik. Perancis bahkan tidak menutup kemungkinan akan menolak mengakui lisensi perusahaan kripto yang diberikan oleh negara anggota lain jika dianggap merugikan keamanan pasar dan investor. Hal ini menggambarkan ketegangan antara prinsip pasar tunggal Eropa dengan kebutuhan kontrol dan standar pengawasan yang ketat. Kasus Malta yang mendapatkan sorotan terkait lisensi kripto juga menyoroti kebutuhan akan peningkatan standar evaluasi risiko dalam pemberian lisensi, sekaligus menggarisbawahi pentingnya penyelarasan praktik pengawasan antar negara anggota dalam industri kripto yang bernilai triliunan dolar.