Kasus Dugaan Korupsi Chromebook: Audit BPKP Dukung Nadiem, Kejaksaan Tetapkan Tersangka

Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang melibatkan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan menjadi perhatian publik. Pengacara Nadiem, Hotman Paris, membantah tuduhan dengan mengutip hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan pengadaan sudah tepat sasaran dan tidak ada bukti pengayaan diri. Menurut audit BPKP, proses pengadaan laptop Chromebook yang dilakukan pada tahun 2020-2022 memperhatikan ketepatan waktu, harga, jumlah, dan kualitas. Tidak ditemukan markup harga, dan perangkat hanya diperuntukkan bagi sekolah yang memiliki akses internet, bukan untuk wilayah 3T yang sulit dijangkau. Pemanfaatan Chromebook dalam program tersebut mendapat respon positif dengan tingkat penggunaan mencapai 95% di kalangan peserta didik. Rapat dan pertemuan terkait pengadaan pernah dilakukan pada masa jabatan Nadiem, serta adanya surat imbauan Google yang sebelumnya tidak ditindaklanjuti oleh pejabat sebelumnya. Namun, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem sebagai tersangka atas dugaan korupsi dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp 1,98 triliun. Nadiem pun ditahan selama 20 hari untuk keperluan penyidikan di Rutan Salemba, Jakarta Selatan. Kasus ini memperlihatkan kompleksitas pengadaan perangkat teknologi di sektor pendidikan serta pentingnya transparansi dan pengawasan dalam penggunaan anggaran negara. Proses hukum ke depan akan menentukan kebenaran tuduhan sekaligus dampak kebijakan teknologi pendidikan.