India Teratas Adopsi Kripto Dunia, Tapi Pajak dan Pengawasan Makin Ketat
Finansial
Mata Uang Kripto
04 Sep 2025
57 dibaca
2 menit
Rangkuman 15 Detik
India menjadi pemimpin dunia dalam adopsi kripto, tetapi pajak yang tinggi tetap menjadi tantangan bagi trader.
Kerangka kerja OECD akan meningkatkan pengawasan dan berbagi informasi antara negara mengenai aset kripto.
Banyak trader merasa terbebani oleh pajak yang ada dan mempertimbangkan untuk pindah ke negara dengan regulasi yang lebih menguntungkan.
India telah menjadi negara dengan adopsi mata uang kripto tertinggi di dunia menurut indeks Chainalysis 2025. Ini menunjukkan minat besar warga dan institusi terhadap aset digital di berbagai sektor seperti perdagangan ritel, institusional, dan DeFi. Namun, disaat India berhasil menciptakan ekosistem kripto yang sangat aktif, pemerintah justru berencana memperketat pengawasan dengan mengadopsi kerangka pelaporan aset kripto internasional dari OECD yang disebut CARF.
Kerangka pelaporan CARF yang akan mulai berlaku pada April 2027 memungkinkan pertukaran informasi otomatis antar negara terkait kepemilikan kripto offshore. Ini berarti kalau warga India menyimpan aset kripto di luar negeri dan tidak melaporkannya, pemerintah bisa mendapatkan data tersebut melalui kerja sama internasional. Namun, kebijakan ini bukanlah pengaturan pajak baru, melainkan alat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan pajak yang sudah ada.
Pajak atas keuntungan kripto di India saat ini adalah 30% tanpa pengurangan kerugian, ditambah 1% potongan pajak (TDS) pada tiap transaksi, serta 18% GST pada layanan pertukaran kripto. Pajak ini dianggap sangat tinggi oleh para trader, yang membuat banyak dari mereka merasa terbebani dan kewalahan dengan sistem pajak yang kompleks dan ketat.
Beberapa ahli percaya bahwa tarif pajak 30% tersebut wajar karena risiko tinggi dan ketidakpastian di pasar kripto yang belum diatur. Sementara itu, trader dan komunitas kripto banyak yang mengeluhkan kebijakan pajak yang tidak memungkinkan mereka mengkompensasikan kerugian, sehingga mereka cenderung memindahkan aktivitas mereka ke negara lain dengan regulasi lebih ramah, seperti Dubai dan Singapura.
Singkatnya, meski CARF mampu meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam ekosistem kripto India, kebijakan pajak yang keras tetap menjadi tantangan utama yang mendorong perpindahan investor keluar negeri. Pemerintah perlu meninjau dan menyesuaikan sistem pajak agar tidak kehilangan potensi besar dari pertumbuhan pasar kripto domestik.
Analisis Ahli
Subha Chugh
Ini bukan perubahan pajak, melainkan komitmen untuk berbagi informasi internasional agar pelaporan offshore lebih akurat.Punit Agarwal
Kerangka OECD ini dapat meningkatkan kepercayaan karena menyelaraskan aturan global dan mengurangi kejutan bagi pelaku pasar.Sonu Jain
30% pajak sudah adil mengingat volatilitas tinggi dan risiko finansial di industri kripto yang masih belum diatur.