Pemerintah Siapkan Perpres AI untuk Atur Penggunaan Teknologi Secara Terpadu

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital sedang merancang aturan baru yang mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi Artificial Intelligence (AI). Aturan ini berupa Roadmap dan Peraturan Presiden (Perpres) yang rencananya akan diselesaikan pada September 2025. Tujuan utama aturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan mengatur prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi semua sektor terkait AI. Proses penyusunan Perpres dan Roadmap AI ini akan berjalan berbarengan dan setelah selesai akan diproses di Sekretariat Negara serta melalui harmonisasi dengan Kementerian Hukum agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada. Hal ini dilakukan agar aturan yang dibuat benar-benar sinkron dan efektif ketika diterapkan. Saat ini Indonesia sudah memiliki beberapa aturan terkait teknologi digital seperti UU ITE, UU PDP, dan peraturan tentang Penyelenggara Sistem Elektronik. Namun, aturan tersebut belum mengatur secara khusus dan menyeluruh terkait AI. Nantinya, Perpres akan menjadi payung hukum yang memperkuat dan melengkapi aturan yang sudah ada, terutama yang bersifat horizontal untuk semua sektor. Dalam Perpres AI nanti akan diatur prinsip-prinsip pengembangan dan penggunaan AI yang dapat dijadikan acuan oleh berbagai sektor yang ingin mengadopsi teknologi tersebut. Dengan adanya prinsip yang bersifat umum ini, diharapkan penggunaan AI di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih terarah, aman, dan sesuai dengan standar global. Pemerintah juga berencana melibatkan publik dalam tahap review dokumen ini agar aturan yang dibuat bisa diterima dan relevan dengan perkembangan teknologi terkini. Dengan langkah ini, Indonesia berharap dapat menjadi salah satu negara yang mampu mengelola dan memanfaatkan teknologi AI secara optimal dan berkelanjutan.