TLDR
TikTok menjadi alat penting dalam strategi kampanye politik modern. Keputusan pemerintah AS untuk mengatur TikTok mencerminkan kekhawatiran tentang keamanan data dan pengaruh asing. Sikap Donald Trump terhadap TikTok menunjukkan perubahan strategi dalam menghadapi platform media sosial yang populer. Pada awalnya, pemerintah Amerika Serikat melalui Presiden Joe Biden memberlakukan undang-undang yang menekan perusahaan asal China, ByteDance, untuk menjual TikTok agar aplikasi ini bisa terus beroperasi di Amerika tanpa hambatan. Hal ini dilakukan dengan alasan keamanan nasional dan pengaruh asing yang dianggap berbahaya.Donald Trump, yang sebelumnya berusaha melarang TikTok, kini belum memenuhi janjinya untuk mengatur kesepakatan yang dapat membuat TikTok tetap legal di Amerika. Meski begitu, platform ini tidak benar-benar dilarang dan masih aktif dengan adanya penundaan masa berlaku larangan.Malahan, akun resmi pemerintah Amerika Serikat, @WhiteHouse, dibuat di TikTok dan mulai melakukan aktivitas dengan memposting video yang menampilkan prestasi masa jabatan Trump. Ini menunjukkan sikap paradoks antara kebijakan pelarangan dan pemanfaatan media tersebut.Larangan TikTok di AS sudah ditangguhkan sebanyak tiga kali dan selama ini hanya menyebabkan aplikasi tersebut berhenti beroperasi selama sehari saja. Penundaan ini mengindikasikan bahwa pemerintah masih mencari solusi yang paling tepat dalam menghadapi masalah ini.Selain itu, kampanye Trump justru semakin mengoptimalkan TikTok sebagai alat komunikasi politik, mendapatkan lebih banyak pengikut dan penayangan konten dibandingkan kampanye Demokrat Kamala Harris. Ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi kebijakan dan strategi pemanfaatan media sosial dalam politik.
