TLDR
Regulasi KYC yang ketat di Hong Kong dapat menghambat adopsi stabilcoin. Pengguna luar negeri mungkin enggan menggunakan stabilcoin karena persyaratan KYC yang ketat. Hong Kong berusaha menjadi pusat aset virtual global meskipun menghadapi tantangan dari regulasi yang baru. Hong Kong mulai memberlakukan undang-undang baru yang mengatur penerbitan stablecoin, sebuah jenis cryptocurrency yang nilainya dipatok ke mata uang fiat seperti dolar AS. Undang-undang ini mewajibkan penerbit stablecoin untuk melakukan verifikasi identitas (KYC) terhadap setiap pemegang stablecoin, termasuk pengguna individu.Tujuan utama aturan ini adalah untuk mengendalikan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga regulator Hong Kong, HKMA, lebih memilih pendekatan yang hati-hati di tahap awal regulasi ini. Namun, aturan KYC yang ketat ini mendapatkan kritik karena dapat menghambat penggunaan stablecoin secara luas.Para pakar dan pelaku industri menyatakan bahwa persyaratan identifikasi yang wajib untuk semua pemegang stablecoin bertentangan dengan prinsip utama cryptocurrency yang memprioritaskan privasi dan anonimitas pengguna. Ini membuat penggunaan stablecoin menjadi kurang efisien dan praktis dibandingkan sistem pembayaran tradisional.Selain itu, aturan ini membuat pengguna yang ingin melakukan transfer uang lintas batas harus membuka rekening lokal di Hong Kong terlebih dahulu, yang mempersulit proses tersebut. Hal ini juga berpotensi membuat pengguna menggunakan stablecoin atau platform lain yang memiliki regulasi lebih longgar di negara lain.Meskipun demikian, HKMA diperkirakan hanya akan memberikan izin kepada beberapa penerbit stablecoin yang memenuhi kriteria ketat sebagai bagian dari strategi mereka untuk mengendalikan pasar. Kondisi ini dapat membatasi jumlah pesaing dan membentuk pasar stabil di Hong Kong di masa depan.
