TLDR
Paragon menghadapi dilema etika terkait kontraknya dengan ICE yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Penggunaan spyware oleh lembaga pemerintah di AS tetap menjadi topik kontroversial dan memicu perdebatan tentang etika. Kebijakan baru di bawah kepemimpinan Biden berupaya membatasi penggunaan spyware yang disalahgunakan oleh pemerintah. Paragon adalah perusahaan spyware asal Israel yang mengklaim hanya bekerja dengan pemerintahan demokratis dan beretika. Namun, mereka mendapat sorotan karena alat mereka digunakan oleh Italia untuk memata-matai jurnalis, sehingga Paragon memutus kontrak dengan Italia sebagai langkah etis yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh perusahaan spyware lain.Baru-baru ini, Paragon menandatangani kontrak dengan ICE, sebuah lembaga penegak hukum AS yang dikenal melakukan operasi besar untuk menangkap imigran. Kontrak senilai 2 juta dolar ini masih dalam peninjauan dan belum berlaku karena adanya order penghentian dari Homeland Security, yang mengacu pada aturan pemerintahan Biden tentang pembatasan penggunaan spyware yang bisa disalahgunakan.Teknologi spyware sangat kuat dan dapat membantu penegak hukum dalam mengakses informasi secara rahasia. Namun, penggunaan spyware oleh ICE menuai kekhawatiran karena catatan buruk pemerintahan Trump terkait pelanggaran hak asasi manusia dan penangkapan terhadap banyak migran dan warga negara AS secara tidak adil.Paragon tengah menghadapi dilema besar apakah akan melanjutkan kontrak dengan ICE atau tidak. Perusahaan ini memilih bungkam saat dimintai komentar terkait rencana mereka jika kontrak disetujui, menimbulkan tanda tanya tentang bagaimana mereka mendefinisikan etika dalam operasi bisnisnya.Para aktivis seperti Michael De Dora dari Access Now berharap Paragon dapat meninjau kontraknya dengan ICE secara serius, mengingat potensi risiko pelanggaran hak asasi manusia jika teknologi spyware digunakan dalam operasi penegakan imigrasi dan pengawasan masyarakat tanpa pengawasan yang ketat.
