AS Batasi Perusahaan Terkait China Dapatkan Kredit Pajak Energi Bersih

Kini, Kongres Amerika Serikat sedang mengajukan undang-undang yang akan melarang perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan dengan China dari menerima kredit pajak energi bersih. Ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Amerika pada China di sektor energi yang sedang berkembang dan penting. Senat baru saja menyetujui undang-undang tersebut dengan suara yang sangat tipis, dan kini sedang menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebelum bisa ditandatangani oleh Presiden Donald Trump. Aturan ini juga melonggarkan perlindungan bea cukai untuk paket kecil yang selama ini bebas dari pajak. Undang-undang ini menetapkan bahwa jika sebuah perusahaan memiliki kepemilikan sampai 25 persen dari entitas China, perusahaan itu tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pajak energi bersih. Selain itu, kandungan material proyek yang berasal dari China dan negara-negara lain yang dianggap berisiko juga akan dibatasi. Tidak hanya itu, undang-undang ini juga akan membatasi transfer teknologi antara perusahaan AS dan perusahaan China, termasuk kerja sama penting seperti antara Ford dan perusahaan baterai China CATL. Ini merupakan langkah untuk mencegah ketergantungan teknologi tinggi pada China. Pembatasan baru ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari kebijakan yang sudah diperkenalkan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden melalui Inflation Reduction Act, yang juga mengandung aturan ketat tentang kepemilikan dan asal bahan energi bersih.