Penggunaan Drone Militer oleh Pemerintah AS dalam Protes Los Angeles Menimbulkan Kekhawatiran
Teknologi
Keamanan Siber
13 Jun 2025
227 dibaca
2 menit

Rangkuman 15 Detik
Penggunaan drone militer oleh CBP selama protes di Los Angeles menunjukkan peningkatan keterlibatan federal dalam isu-isu yang biasanya diatur oleh negara bagian.
Ada kekhawatiran tentang penggunaan teknologi pengawasan untuk memantau kegiatan yang dilindungi oleh Amandemen Pertama.
Meskipun penggunaan drone ini tidak baru, hal tersebut memperkuat tren pengawasan federal yang semakin meluas di dalam masyarakat sipil.
Pemerintah federal Amerika Serikat melalui United States Customs and Border Protection (CBP) menggunakan drone militer jenis Predator selama protes yang berlangsung di Los Angeles. Drone ini digunakan untuk memberikan dukungan pengawasan udara kepada penegak hukum federal, termasuk Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Drone MQ-9 Reaper atau Predator B yang digunakan merupakan pesawat tanpa awak dengan spesifikasi militer yang dapat digunakan untuk pengintaian bahkan dilengkapi dengan kemampuan persenjataan. Meskipun hal ini bukan kali pertama terjadi, keberadaannya menambah ketegangan antara pemerintah federal dan negara bagian California, yang menolak kehadiran pasukan militer federal.
CBP menyatakan bahwa penggunaan drone bertujuan untuk mendukung kesadaran situasional dan keamanan petugas dalam operasi, bukan untuk mengawasi aktivitas yang dilindungi oleh Amandemen Pertama seperti protes damai. Namun, masih ada keraguan tentang bagaimana pengawasan udara dapat membantu tanpa merekam para demonstran.
Para pakar seperti Matthew Feeney dan Patrick Eddington memperingatkan bahwa ini merupakan indikasi bahwa pemerintah federal semakin sering menggunakan peralatan militer untuk mengawasi masyarakat sipil, khususnya di masa peningkatan protes nasional. Ini juga menimbulkan risiko normalisasi penggunaan teknologi militer dalam urusan sipil.
Penggunaan drone militer di lingkungan sipil seperti ini menjadi isu kontroversial karena menggabungkan unsur keamanan nasional dengan kebebasan sipil. Para pengamat menyerukan agar masyarakat waspada dan tidak membiarkan praktik ini menjadi sesuatu yang biasa.


