TLDR
Pengumpulan DNA anak-anak migran oleh CBP menimbulkan kekhawatiran privasi yang serius. Data DNA yang dikumpulkan dimasukkan ke dalam basis data kriminal yang awalnya diperuntukkan bagi pelanggar hukum. Kebijakan pengumpulan DNA ini menciptakan preseden yang berpotensi untuk pengawasan genetik yang lebih luas di masa depan. Pemerintah Amerika Serikat mengumpulkan sampel DNA dari lebih dari 133.000 anak dan remaja migran, termasuk anak berusia 4 tahun, dan menyimpannya dalam basis data kriminal CODIS yang biasanya digunakan untuk pelaku kejahatan serius. Praktik ini semakin meluas sejak 2020 dan menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran privasi dan etika, terutama bagi anak-anak yang tidak bersalah.Data yang diperoleh WIRED menunjukkan bahwa pengambilan DNA terjadi meskipun kebijakan DHS hanya mengizinkan pengumpulan rutin bagi anak berusia 14 tahun ke atas. Banyak anak di bawah usia tersebut yang sampel DNA-nya tetap diambil, bahkan ketika mereka tidak terkait dengan tuduhan kriminal serius. Ini memicu kritik dari pengacara hak asasi dan para ahli privasi.FBI mengelola database CODIS, yang digunakan untuk menghubungkan DNA dari TKP ke pelaku kejahatan. Namun, memasukkan DNA anak-anak dan migran yang belum terbukti melakukan tindakan kriminal memperluas cakupan biometri secara kontroversial dan bisa menimbulkan risiko penyalahgunaan data di masa depan.Para ahli menegaskan bahwa meskipun CODIS adalah alat penting untuk penegakan hukum, praktik penyimpanan DNA dari individu yang tidak bersalah adalah tidak adil dan bisa berujung pada pengawasan genetik yang melanggar privasi. Selain itu, penyimpanan sampel DNA mentah secara permanen membuka peluang penggunaan data untuk hal-hal di luar tujuan kriminal.Pemerintah berdalih bahwa pengumpulan DNA ini penting untuk keamanan dan penyelesaian kejahatan, tapi para aktivis yakin ini adalah bentuk pengawasan tanpa batas atas migran, yang secara tidak semestinya dianggap sebagai potensi pelaku kejahatan di masa depan. Kasus ini menimbulkan perdebatan penting mengenai keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia.
