Trump Cabut Izin Keamanan Eks Kepala Siber Setelah Dukung Kebenaran Pemilu 2020
Teknologi
Keamanan Siber
10 Apr 2025
285 dibaca
1 menit

Rangkuman 15 Detik
Donald Trump menargetkan mantan pejabat pemerintah yang mengkritiknya dengan mencabut izin keamanan mereka.
Christopher Krebs dan Miles Taylor menjadi sorotan karena pernyataan mereka terkait pemilihan umum 2020.
SentinelOne berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah meskipun ada perubahan dalam izin keamanan karyawan mereka.
Pada 9 April 2023, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah yang menargetkan dua mantan pejabat pemerintah, termasuk Christopher Krebs, mantan kepala Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur. Trump menyebut Krebs sebagai "pengkhianat" karena Krebs mempertanyakan klaim Trump tentang kecurangan dalam pemilihan presiden 2020. Perintah tersebut mencabut izin keamanan Krebs dan memerintahkan penyelidikan terhadapnya. Selain itu, Miles Taylor, mantan pejabat di Departemen Keamanan Dalam Negeri yang juga mengkritik Trump, juga menjadi sasaran perintah tersebut.
Setelah dipecat oleh Trump pada November 2020, Krebs mendirikan perusahaan konsultan keamanan siber. Perusahaan tersebut, Krebs Stamos Group, diakuisisi oleh SentinelOne pada November 2023, di mana Krebs menjadi pejabat tinggi. Meskipun perintah Trump dapat mempengaruhi izin keamanan di perusahaan tersebut, SentinelOne menyatakan bahwa mereka akan tetap fokus pada kemitraan dengan pemerintah dan tidak mengharapkan dampak besar pada bisnis mereka.
Analisis Ahli
Brian Krebs (jurnalis keamanan siber)
Mencabut izin keamanan sebagai bentuk pembalasan politik bisa berdampak negatif pada loyalitas dan moral profesional keamanan siber yang bekerja untuk pemerintah, dan menimbulkan risiko keamanan nasional.Alex Stamos (mantan Chief Security Officer Facebook)
Mempergunakan isu keamanan dan izin keamanan sebagai alat politik dapat mengancam independensi dan efektivitas lembaga keamanan siber, yang justru harus bekerja bebas dari pengaruh politik.


