AI summary
Tata kelola impor bawang putih di Indonesia perlu diperbaiki untuk menghindari lonjakan harga. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura tidak relevan untuk bawang putih karena ketergantungan pada impor. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan koordinasi antar kementerian untuk memastikan kelancaran impor. Ombudsman RI mengkritik tata kelola impor bawang putih di Indonesia yang dianggap buruk, terutama setelah harga bawang putih melonjak di pasaran. Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, menyatakan bahwa ada masalah dalam pembagian tugas antara Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian. Kebijakan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang masih diterapkan untuk bawang putih dianggap tidak relevan, karena sebagian besar kebutuhan bawang putih di Indonesia dipenuhi dari impor.Yeka juga menyoroti bahwa Kementerian Perdagangan belum efektif dalam mengawasi impor bawang putih. Banyak importir baru yang tidak memiliki pengalaman dan pemasok di China, sehingga proses impor menjadi terhambat. Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan sanksi kepada importir yang tidak memenuhi jadwal pengiriman dan mencabut izin impor jika mereka tidak dapat merealisasikannya.Ombudsman mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola impor bawang putih agar tidak ada kelangkaan yang menyebabkan harga terus naik. Yeka menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan impor, serta perlunya koordinasi yang lebih baik antar kementerian untuk memastikan kebutuhan bawang putih terpenuhi.
Kebijakan impor bawang putih yang tidak sinkron antara kementerian sangat menimbulkan masalah yang berujung pada kerugian masyarakat luas. Pemerintah harus segera mengubah pendekatan dari regulasi yang birokratis dan ruwet menjadi sistem yang transparan dan berbasis kapasitas pelaku usaha agar stabilitas harga bisa dijaga dengan baik.
