Courtesy of CNBCIndonesia

Tindak Tegas Bisnis Ilegal WNA di Bali Agar Pariwisata Tetap Sehat

27 Mar 2025, 14.50 WIB

264 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Praktik bisnis ilegal oleh wisatawan asing di Bali merugikan pendapatan daerah.
Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan untuk menegakkan aturan dalam sektor pariwisata.
Surat Edaran Gubernur Bali bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat dan melindungi pelaku usaha lokal.

Di Bali, ada masalah dengan wisatawan asing yang menyewa properti dari penduduk lokal dengan harga murah, lalu menyewakannya kembali kepada wisatawan lain dengan harga tinggi. Praktik ini dianggap ilegal karena mereka tidak membayar pajak dan merugikan pendapatan daerah serta menciptakan persaingan tidak sehat bagi pelaku usaha lokal. Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, mengatakan bahwa pemerintah harus menindak tegas pelanggaran ini, termasuk deportasi bagi yang melanggar.

Gubernur Bali, Wayan Koster, telah mengeluarkan aturan baru yang mengharuskan wisatawan asing menginap di akomodasi resmi dan mengenakan pakaian sopan saat berada di Bali. Aturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Bali. Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran, menambahkan bahwa pengawasan dari pemerintah daerah perlu diperkuat agar aturan ini dapat berjalan efektif dan tidak mengganggu wisatawan yang ingin berlibur dengan nyaman.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/news/20250327133813-4-622276/wna-bisnis-gelap-di-bali-merajalela-i-wayan-koster-langsung-bertindak

Analisis Ahli

I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya

"Praktik penyewaan properti ilegal oleh WNA jelas merugikan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat yang harus segera ditindak tegas."

Maulana Yusran

"Surat Edaran Gubernur Bali adalah langkah positif untuk menciptakan persaingan bisnis yang sehat dan menjadikan Bali lebih tertib serta aman bagi wisatawan."

Analisis Kami

"Masalah ini menunjukkan kurangnya pengawasan efektif dari pemerintah daerah yang berdampak negatif terhadap ekonomi lokal dan tata kelola pariwisata Bali. Penegakan hukum yang tegas serta kolaborasi lintas instansi sangat penting agar Bali bisa menjaga citra pariwisata sekaligus menegakkan keadilan bagi pelaku usaha lokal."

Prediksi Kami

Jika penegakan aturan dan pengawasan pemerintah daerah semakin diperkuat, praktik bisnis ilegal tersebut akan menurun dan Bali dapat menjaga industri pariwisata yang sehat serta meningkatkan pendapatan pajak secara signifikan.