TLDR
Industri drone Tiongkok mungkin tidak dapat memenuhi permintaan militer yang mendadak dan tinggi selama konflik. Strategi berbasis AI menunjukkan peningkatan dalam pemenuhan pesanan dibandingkan dengan pendekatan tanpa mobilisasi dan berbasis aturan. Pengembangan kapasitas produksi tergantung pada kemampuan untuk memperluas pasokan komponen kritis, bukan hanya perakitan drone. Pomodo.id - Ketahanan industri drone militer China menghadapi tantangan besar ketika tiba-tiba terjadinya konflik berskala tinggi. Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa meski dilakukan mobilisasi industri secara penuh, China hanya mampu memenuhi sekitar 60% dari permintaan drone militernya. Penelitian yang dilakukan oleh Beijing Institute of Technology ini menerapkan model kecerdasan buatan (AI) untuk memodelkan tiga kali lipat permintaan selama masa perang. Penelitian ini juga mengevaluasi bagaimana inventaris, pemasok, anggaran, dan konversi pabrik sipil akan berfungsi setelah perang dimulai.Dalam penelitian tersebut, tim yang dipimpin oleh Profesor Zhang Jihai menjelaskan bahwa kompetisi dalam peperangan modern tidak lagi hanya tentang kinerja sistem senjata, melainkan lebih mendasar pada kapasitas industri—khususnya kemampuan mobilisasi produksi peralatan militer yang komprehensif. Dalam satu skenario, permintaan militer meningkat hingga tiga kali lipat dari tingkat normal. Meski pabrik mencoba meningkatkan produksi, menambah jam kerja, dan mengonversi kapasitas sipil, tingkat pemenuhan pesanan kumulatif hanya mencapai sekitar 63,4%.
Kapasitas produksi drone merujuk pada kemampuan sistem industri untuk memproduksi drone dalam jumlah yang dibutuhkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memperluas kapasitas produksi, pembangunan lini produksi baru membutuhkan waktu, sehingga tidak dapat dengan cepat menutup celah antara permintaan dan pasokan selama masa perang berkepanjangan.
Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun China telah berinvestasi besar dalam industri drone, mereka masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi permintaan yang mendadak ketika terjadinya ketegangan militer. Kesenjangan ini menyoroti pentingnya kemampuan manufaktur dalam menjamin kesiapan militer suatu negara. Bagi generasi muda Indonesia, hal ini dapat memberikan wawasan bahwa teknologi drone—yang kini banyak digunakan—juga memerlukan infrastruktur dan pengembangan industri yang solid dalam konteks perang dan keamanan nasional.Untuk anak muda di Indonesia, peningkatan teknologi drone ini berpotensi membuka peluang karir baru dalam industri pertahanan dan teknologi. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan di bidang teknik, pengembangan perangkat keras, serta pemrograman kecerdasan buatan akan semakin dibutuhkan. Oleh karena itu, pendidikan dan keterampilan di bidang teknologi menjadi semakin penting untuk diinvestasikan. Mengingat bahwa inovasi teknologi di bidang pertahanan tidak hanya terbatas di negara-negara besar, perkembangan di Indonesia berpotensi mendukung posisi strategis di kawasan.Dalam konteks biaya, jika suatu ketika Indonesia berinvestasi dalam sektor drone, membutuhkan dukungan teknologi dan modal yang cukup untuk melakukan produksi dalam negeri, termasuk pengadaan komponen yang dibutuhkan. Ini memberi sinyal bahwa generasi muda di Indonesia perlu bersiap untuk menghadapi tantangan dan peluang yang datang dengan kemajuan teknologi di masa depan.
