TLDR
Demokrat tidak puas dengan rincian RUU pasar kripto, terutama terkait larangan hubungan kripto bagi pejabat pemerintah. Ada perdebatan antara pengacara negara bagian dan Jaksa Agung AS mengenai siapa yang harus menegakkan batasan etika. RUU Klarifikasi Pasar Aset Digital menghadapi tenggat waktu mendesak sebelum recess musim panas Senat. Pomodo.id - Senat AS sedang berjuang untuk menetapkan penegakan aturan etika yang terkait dengan RUU yang mengatur pasar kripto di AS. Isu utama yang diperdebatkan adalah siapa yang akan bertanggung jawab untuk menegakkan larangan bagi pejabat pemerintah memiliki kepentingan bisnis signifikan di sektor kripto. Para senator dari Partai Demokrat menginginkan agar jaksa agung negara bagian dapat melaksanakan pembatasan ini, sedangkan pihak Gedung Putih dan Republikan dalam RUU tersebut lebih memilih untuk menunjuk jaksa agung AS sebagai otoritas tertinggi untuk penegakan tersebut.Kemajuan RUU Digital Asset Market Clarity Act semakin bergantung pada mencapai kompromi mengenai pembatasan etika untuk pejabat pemerintah, termasuk presiden, wakil presiden, dan semua anggota Kongres. Jika kompromi dapat dicapai pada titik ini, bagian lain dari RUU tersebut diharapkan dapat maju, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti perlakuan terhadap pengembang dalam penjagaan terhadap keuangan ilegal di dalam RUU ini. Batas waktu yang mendesak, yaitu 1 Agustus, merupakan hari terakhir sebelum Senat akan pergi untuk istirahat musim panas, menjadi dorongan tambahan untuk menyelesaikan RUU Clarity tahun ini.Di tengah ketegangan tersebut, pejabat tinggi Gedung Putih diharapkan akan bertemu dengan para senator untuk menyelesaikan bagian yang paling sulit dari RUU ini. RUU ini mengalami tantangan karena permintaan dari Demokrat untuk memasukkan batasan pada hubungan kripto yang dimiliki oleh para pejabat pemerintah, terutama mengenai keterikatan Presiden Donald Trump dalam industri tersebut. Pengungkapan bahwa Trump menghasilkan lebih dari $1 miliar dari keterlibatannya dalam industri kripto pada tahun 2025 semakin memperumit negosiasi dan menambah ketegangan antara kedua pihak.Meskipun draf hampir final dari RUU Clarity diharapkan segera beredar, proses tersebut mungkin akan mengalami penundaan di tengah negosiasi yang terus berlangsung. Selama ini, tidak ada komentar resmi dari pihak Gedung Putih tentang rencana pertemuan tersebut. Sudah ada banyak pembicaraan di antara para senator dari kedua belah pihak, tetapi saat ini mereka berhadapan dengan kesulitan yang signifikan terkait ketentuan etika, di mana Demokrat meminta agar pejabat pemerintahan, termasuk presiden dan wakil presiden, dibatasi keterikatan pribadinya dengan sektor kripto.
Digital Asset Market Clarity Act
Digital Asset Market Clarity Act adalah suatu usulan legislasi yang bertujuan untuk menetapkan kerangka peraturan bagi pasar kripto di AS, termasuk ketentuan mengenai hubungan etika bagi pejabat pemerintah. Usulan ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku pasar kripto dan membantu mengatasi kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan akibat keterlibatan pejabat pemerintah dalam industri kripto. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat meningkatnya perhatian terhadap dampak industri kripto terhadap konsumen dan pasar secara keseluruhan.
Situasi ini memperlihatkan bahwa kemajuan RUU Clarity mungkin akan tergantung pada kesiapan Presiden Trump untuk menerima penyesuaian mengenai bagian etika, serta kesediaannya untuk mendukung RUU yang dapat membatasi bisnisnya. Ini menjadi tantangan yang signifikan, karena negosiasi tentang RUU ini semakin mendesak seiring dengan mendekatnya batas waktu. Jika kesepakatan dapat dicapai, RUU tersebut mungkin akan mendapatkan suara di lantai Senat secepat minggu depan, yang cocok dengan apa yang sebelumnya dinyatakan oleh Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune.Artikel ini disintesis dari 4 sumber.
