Courtesy of Forbes

Perang Digital di Sudan: Bagaimana Disinformasi Memperpanjang Konflik dan Penderitaan

Menjelaskan bagaimana perang informasi dan disinformasi digital memperburuk konflik fisik di Sudan serta mendesak perlunya dukungan untuk media independen dan moderasi platform digital sebagai solusi krisis komunikasi selama perang.

29 Jan 2026, 23.40 WIB

114 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Disinformasi memperburuk konflik dan menghambat upaya perdamaian di Sudan.
Media sosial berperan penting dalam menyebarkan informasi, meskipun sering kali informasi tersebut tidak akurat.
Dukungan untuk kelompok lokal dan media independen sangat diperlukan untuk mengatasi dampak perang dan informasi yang salah.

Khartoum, Sudan - Perang saudara di Sudan telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan ratusan ribu kematian. Selain kekerasan fisik, kini kawasan ini juga dilanda perang informasi yang menyebarkan kebencian dan disinformasi melalui media sosial. Kondisi ini makin diperparah oleh hancurnya media tradisional akibat konflik, di mana 80% jurnalis kehilangan pekerjaan dan organisasi media gulung tikar.

Disinformasi online digunakan oleh kedua kubu bersenjata, Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF), untuk saling menuduh dan menghasut kekerasan. Salah satu contoh nyata adalah serangan drone terhadap komunitas yang dituduh bersekongkol dengan pihak lawan, hanya dalam dua hari setelah sebuah unggahan di Facebook. Ini menunjukkan betapa berbahayanya informasi palsu yang berkembang di platform digital.

Meski pemutusan layanan internet dan komunikasi terjadi berulang kali dalam perang ini, platform seperti WhatsApp dan Facebook tetap menjadi alat vital bagi pengungsi dan kelompok kemanusiaan. Namun, gangguan komunikasi sangat memperburuk koordinasi bantuan, pendanaan, serta akses pada layanan penting seperti medis dan perbankan, yang membuat situasi menjadi makin sulit bagi rakyat Sudan.

Inovasi teknologi juga dibawa ke dalam konflik melalui penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk membuat video dan poster palsu dalam jumlah besar, terutama setelah pengambilalihan kota El Fasher oleh RSF pada Oktober 2025. Hal ini membingungkan publik dan menyulitkan pembuktian pelanggaran HAM yang terjadi, sekaligus memperparah ketegangan di lapangan.

Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki akses internet melalui proyek Emergency Telecommunications Cluster dan penggunaan internet satelit seperti Starlink, walaupun biaya tinggi dan akses yang terbatas menjadi kendala besar. Laporan dari Thomson Foundation menyerukan agar platform sosial lebih aktif memoderasi konten dan mendukung media independen agar informasi yang tersebar bisa lebih kredibel dan damai.

Referensi:
[1] https://www.forbes.com/sites/christinero/2026/01/29/sudans-war-of-information/

Analisis Ahli

Aida Al-Kaisy

"Disinformasi di Sudan bukan hanya masalah komunikasi, tapi juga senjata strategis yang sengaja digunakan oleh para aktor berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan dan keuntungan."

Amal Hamdan

"Media independen yang kuat dan teknologi moderasi digital adalah kunci untuk mematahkan siklus kebencian dan kekerasan yang dipicu oleh konten palsu di sosial media Sudan."

Analisis Kami

"Perang informasi di Sudan adalah contoh nyata bagaimana teknologi bisa disalahgunakan untuk memperpanjang konflik dan melanggengkan penderitaan rakyat. Tanpa intervensi yang serius dari komunitas internasional dan platform teknologi, perang ini akan semakin sulit diselesaikan secara damai."

Prediksi Kami

Jika situasi komunikasi dan penyebaran disinformasi tidak diperbaiki, konflik Sudan kemungkinan akan terus berkepanjangan dengan peningkatan kekerasan dan kesulitan bagi bantuan kemanusiaan untuk menjangkau korban.