China dan Indonesia Susun Aturan Baru Lindungi Pengguna AI dari Risiko

China tengah mengembangkan peraturan baru untuk melindungi masyarakat saat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Peraturan ini fokus pada produk dan layanan AI yang berorientasi kepada konsumen dan berinteraksi secara emosional, seperti melalui teks, gambar, audio, dan video. Aturan baru tersebut mewajibkan perusahaan AI untuk memberikan peringatan pada pengguna yang menggunakan layanan secara berlebihan dan mengatur sistem keamanan data serta perlindungan informasi pribadi. Masalah kecanduan pada layanan AI juga menjadi prioritas yang harus diantisipasi dan dicegah oleh penyedia layanan. Peraturan ini juga menekankan pentingnya pembatasan konten yang tidak aman, seperti konten yang dapat membahayakan keamanan nasional, menyebarkan rumor, atau mempromosikan kekerasan dan pornografi. Langkah-langkah intervensi juga harus disiapkan untuk membantu pengguna yang menunjukkan tanda kecanduan AI. Di Indonesia, pemerintah telah menyelesaikan hampir 90% draft Peta Jalan dan etika AI yang direncanakan akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun 2026. Peta Jalan ini memberikan payung besar pengaturan AI, sementara kementerian dan lembaga dapat membuat aturan sektoral mereka sendiri. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menjelaskan bahwa strategi AI di Indonesia akan fokus pada berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, keuangan, dan transportasi. Ini untuk memastikan AI berkontribusi positif sekaligus tetap aman dan terkontrol sesuai kebutuhan nasional.