Courtesy of TechCrunch

India Usulkan Royalti Wajib untuk Pelatihan AI pada Karya Berhak Cipta

Mengusulkan sistem lisensi royalti wajib bagi perusahaan AI yang menggunakan karya berhak cipta untuk pelatihan model guna memastikan kompensasi yang adil untuk kreator sekaligus mengurangi risiko hukum dan biaya negosiasi yang tinggi.

09 Des 2025, 23.09 WIB

256 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Proposal royalti wajib di India dapat mengubah cara perusahaan AI beroperasi di pasar yang berkembang pesat.
Ada perdebatan yang signifikan antara pemerintah dan industri mengenai bagaimana memperlakukan konten berhak cipta dalam pelatihan AI.
Konsultasi publik yang dibuka oleh pemerintah India menunjukkan bahwa mereka mencari umpan balik sebelum meratifikasi kebijakan baru.

Delhi, India - Pemerintah India mengusulkan sebuah sistem royalti wajib yang mengharuskan perusahaan AI membayar royalti ketika mereka menggunakan materi berhak cipta untuk melatih model AI mereka. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan kompensasi yang adil kepada para kreator sekaligus mengurangi biaya dan ketidakpastian hukum bagi perusahaan teknologi besar seperti OpenAI dan Google.

Sistem ini melibatkan pembentukan badan kolektif yang akan mengumpulkan royalti dan mendistribusikannya kepada pemilik hak cipta, termasuk penulis, musisi, dan seniman. Usulan ini akan menggantikan kebutuhan untuk negosiasi individu, menjadikan akses data lebih mudah dan biaya kepatuhan lebih rendah di pasar yang semakin penting bagi bisnis AI global.

Berbeda dengan debat yang berlangsung di Amerika Serikat dan Uni Eropa tentang batasan fair use dan transparansi, India memilih pendekatan yang lebih langsung dan intervensif. Komite pemerintah menilai ini adalah solusi paling efektif karena menghilangkan ketidakpastian hukum dan memastikan pembayaran hak cipta dari awal.

Namun, beberapa badan industri seperti Nasscom dan Business Software Alliance menolak rencana ini. Mereka mendukung pengecualian text-and-data-mining yang memungkinkan penggunaan data berhak cipta tanpa harus membayar royalti, dengan khawatir aturan wajib akan menghambat inovasi dan kualitas model AI karena pembatasan data pelatihan.

Saat ini, proposal India sedang dalam masa konsultasi publik selama 30 hari. Setelah masukan dikumpulkan dan dievaluasi, rekomendasi akhir akan disiapkan dan menjadi dasar untuk pembuatan regulasi resmi terkait pelatihan AI menggunakan karya berhak cipta di India.

Referensi:
[1] https://techcrunch.com/2025/12/09/india-proposes-charging-openai-google-for-training-ai-on-copyrighted-content/

Analisis Ahli

Analisis Kami

"Usulan India memberikan jalan tengah yang pragmatis di tengah ketidakpastian hukum seputar penggunaan konten berhak cipta dalam pelatihan AI, namun risiko over-regulasi dapat menghambat inovasi dan adopsi teknologi di pasar yang sedang tumbuh ini. Pendekatan ini juga bisa menjadi model baru yang memaksa perusahaan global mengakui nilai ekonomi konten kreator lokal, sesuatu yang sudah lama diabaikan."

Prediksi Kami

Jika diterapkan, aturan ini dapat memaksa perusahaan AI internasional menyesuaikan operasi dan model bisnis di India dengan membayar royalti, sementara bisa memicu adaptasi kebijakan serupa di negara lain dan mempercepat perdebatan global soal etika dan regulasi pelatihan AI.

Pertanyaan Terkait

Apa yang diusulkan pemerintah India terkait sistem royalti untuk perusahaan AI?

Pemerintah India mengusulkan sistem royalti wajib untuk perusahaan AI yang menggunakan konten berhak cipta untuk pelatihan model mereka.

Mengapa proposal ini dianggap penting bagi pencipta konten?

Proposal ini penting karena menjamin kompensasi bagi penulis, musisi, dan pencipta lain ketika karya mereka digunakan untuk melatih model komersial.

Apa saja keberatan yang disampaikan oleh Nasscom terkait proposal ini?

Nasscom keberatan bahwa India seharusnya mengadopsi pengecualian text-and-data-mining yang lebih luas, dan bahwa pemilik hak yang keberatan seharusnya bisa memilih keluar dari sistem.

Bagaimana reaksi BSA terhadap sistem lisensi yang diusulkan?

BSA mendesak pemerintah India untuk menghindari sistem lisensi murni dan lebih memilih pengecualian text-and-data-mining untuk keseimbangan antara inovasi dan hak pemilik.

Apa tujuan dari konsultasi publik yang dibuka oleh pemerintah India?

Tujuan konsultasi publik adalah untuk mengumpulkan masukan dari perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya sebelum pemerintah menyetujui kerangka kerja baru.